Josafat , Deardo Situmeang (2024) TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT PADA PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK FIX JOSAFAT - Josafat Situmeang.pdf Download (133Kb) | Preview |
|
![]() |
File PDF
SKRIPSI CETAK FIX JOSAFAT SCAN - Josafat Situmeang.pdf Restricted to Hanya staf Download (1931Kb) | Minta salinan |
|
|
File PDF
SKRIPSI CETAK FIX JOSAFAT TANPA PEMBAHASAN - Josafat Situmeang.pdf Download (1832Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) adalah salah satu kerja sama perdagangan bebas internasional yang dilakukan Indonesia. Dalam hal perdagangan jasa, Indonesia dan Republik Korea terus mendorong peningkatan volume perdagangan jasa seiring waktu. Dengan adanya kesepakatan dalam perjanjian kedua belah negara tersebut, Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) dapat menunjukkan adanya peningkatan dalam penanaman modal antara Indonesia dengan Korea. Penelitian ini akan mengkaji dan meninjau urgensi penerapan prinip National Treatment pada penanaman modal asing, serta faktor pendukung dan faktor penghambat penerapannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian deskriptif dengan menjelaskan penerapan prinsip National Treatment. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Selanjutnya pengolahan data dilakukan melalui pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data, serta dianalisis secara kualitatif untuk diinterprestasikan dan dirangkum secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penanaman modal asing di Indonesia masih menjadi permasalahan yang harus diperhatikan. Prinsip ini berpotensi meningkatkan arus investasi asing dan memperkuat perekonomian, Sehingga penerapannya dalam penanaman modal asing dapat menyelaraskan kepentingan kedua negara berdasarkan hukum nasional yang digunakan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada negara tersebut. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang ada menjadi tolak ukur angka arus penanaman modal asing di Indonesia. Berkurangnya peminat penanam modal dari luar negeri karena sistem hukum, regulasi, dan birokrasi penanaman modal di Indonesia masih berbelit-belit. Kata Kunci : Kepastian Hukum, National Treatment, Penanaman Modal Asing The Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) is one of Indonesia's international free trade agreements. In terms of trade in services, Indonesia and the Republic of Korea continue to push for an increase in the volume of trade in services over time. With the agreement in the agreement between the two countries, the Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) can show an increase in investment between Indonesia and Korea. This study will examine and review the urgency of applying the principle of National Treatment to foreign investment, as well as the supporting and inhibiting factors of its application. The type of research used is normative legal research. Descriptive research type by explaining the application of the principle of National Treatment. The problem approach uses a statutory approach with secondary data collection through literature study. Furthermore, data processing is carried out through data examination, data reconstruction, and data systematization, and is analyzed qualitatively to be interpreted and summarized in general based on facts that are specific to the subject matter under study. The results of research and discussion show that foreign investment in Indonesia is still a problem that must be considered. This principle has the potential to increase the flow of foreign investment and strengthen the economy, so that its application in foreign investment can harmonize the interests of both countries based on the national laws used to improve the welfare of the people in the country. The supporting and inhibiting factors that exist become a benchmark for the number of foreign investment flows in Indonesia. Reduced interest from foreign investors due to the legal system, regulations, and bureaucracy of investment in Indonesia is still complicated. Keywords : Legal Certainty, National Treatment, Foreign Direct Investment
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
Pengguna Deposit: | A.Md Cahya Anima Putra . |
Date Deposited: | 06 Feb 2025 03:12 |
Terakhir diubah: | 06 Feb 2025 03:12 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/82303 |
Actions (login required)
![]() |
Lihat Karya Akhir |