WULANDARI , SUWITO (2023) ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF (ABSTRAK WULANDARI SUWITO )
ABSTRAK - WULANDARI SUWITO.pdf Download (257Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF (FILE FULL WULANDARI SUWITO )
SKRIPSI FULL - WULANDARI SUWITO.pdf Restricted to Hanya staf Download (1422Kb) | Minta salinan |
|
|
File PDF (FILE TANPA BAB PEMBAHASAN WULANDARI SUWITO )
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - WULANDARI SUWITO.pdf Download (1425Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Terdapat adagium yang mengatakan bahwa, kekuasaan itu dekat dengan korupsi. Semakin besar kekuasaan tersebut maka potensi untuk korupsi juga semakin besar. Direktur pada perseroan terbatas merupakan organ terpenting yang mewakili perusahaan kedalam ataupun keluar sesuai dengan Pasal 82 UUPT. Besarnya wewenang direktur dapat berpotensi untuk terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana adalah sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” tindakan tertentu. Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah diperbuat. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut harus dipidana. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu peraturan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dokumen-dokumen pengadilan yang salah satunya adalah Putusan No. 8/Pid.sus- TPK/2022/PN.Tjk. Sumber data yang penulis peroleh didapatkan melalui data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang sudah terkumpul diproses dengan proses pengolahan data kemudian diinterpretasikan menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan No. 8/Pid.sus- TPK/2022/PN.Tjk dapat disimpulkan bahwa perbuatan dan kesalahan Direktur PT. Lampung Jasa Utama telah memenuhi unsur kesalahan, syarat pertangungjawaban pidana dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada Direktur Perseroan Terbatas. Atas dasar hal tersebut diatas Hakim menjatuhkan hukuman selama 6 (enam) tahun 6 (enam bulan penjara dan denda sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), serta pembayaran ganti rugi sejumlah Rp.1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana kepada Direktur PT. Lampung Jasa Utama. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Direktur Perseroan Terbatas, Tindak Pidana Korupsi There is an adage that says that power is close to corruption. The greater the power, the greater the potential for corruption. The director of a limited liability company is the most important organ representing the company inside or outside in accordance with Article 82 UUPT. The magnitude of the director's authority could potentially result in a criminal act of corruption. Basically, criminal liability is a system built by criminal law to act against violations of an "agreement to refuse" certain actions. Criminal responsibility can be interpreted as a form of determining whether a suspect or defendant is responsible for a criminal act that has been committed. In other words, criminal responsibility is a form that determines whether a person should be punished. This research is normative legal research. This research was carried out by reviewing legal materials such as theories, concepts, legal principles, and statutory regulations related to this research, namely the regulations of Law Number 30 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, as well as court documents, one of which is Decision No. 8/Pid.sus-TPK/2022/PN.Tjk. The data sources that the author obtained were obtained through primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Next, the data that has been collected is processed using data processing and then interpreted using qualitative data analysis. Based on the results of research and discussion of Decision No. 8/Pid.sus- TPK/2022/PN.Tjk it can be concluded that the actions and mistakes of the Director of PT. Lampung Jasa Utama has fulfilled the elements of error, the requirements for criminal responsibility and no excuse or justification has been found, so that criminal responsibility can be requested from the Director of the Limited Liability Company. On the basis of the above, the Judge imposed a sentence of 6 (six) years 6 (six months) in prison and a fine of Rp. 350,000,000.00 (three hundred and fifty million rupiah), as well as payment of compensation in the amount of Rp. 1,125,000,000.00 (one billion one hundred twenty five million rupiah) as a form of criminal liability to the Director of PT Lampung Jasa Utama. Keywords: Criminal Liability, Director of Limited Liability Companies, Corruption Crimes
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | UPT . Siswanti |
| Date Deposited: | 06 Feb 2025 03:49 |
| Terakhir diubah: | 06 Feb 2025 03:49 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/82330 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
