PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK KOTA MEDAN

Christin Margareth , Sihaloho (2025) PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK KOTA MEDAN. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (151Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2431Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2193Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penagihan pajak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan guna membiayai kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu metode penagihan pajak yang digunakan adalah penagihan pajak dengan surat paksa, yang merupakan tindakan hukum untuk memaksa pembayaran pajak terutang. Akan tetapi, meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, penagihan pajak dengan surat paksa sering menghadapi berbagai tantangan, diantaranya yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dan ketidaktepatan data wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan kendala yang ada dalam penggunaan surat paksa dalam penagihan pajak pada KPP Pratama Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dengan cara melakukan wawancara dengan informan dari KPP Pratama Medan Timur, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilakukan dengan UndangUndang No.28/2007 tentang ketentuan umum perpajakan, dan KPP Pratama Medan Timur sesuai dalam pelaksanaanya dengan menetapkan kebijakan pendekatan persuasif yang sesuai juga dengan PMK No.61/2023 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.325/PJ/2001, akan tetapi terdapat hambatan berupa pelaksanaan penagihan pajak tersebut hanya berhasil menyelesaikan 30% saja dari total jumlah penagihan pajak dengan surat paksa, dan 70% sisanya tetap harus berakhir melalui sita, lelang dan di pengadilan. Hal tersebut dikarenakan sifat kealpaan wajib pajak. Kata kunci: Penagihan pajak, Surat Paksa, Perpajakan. Tax collection is one of the important aspects of the taxation system to finance the life of the nation and the state. One of the methods used for tax collection is tax collection through a forced letter, which is a legal action to compel the payment of overdue taxes. However, despite having a strong legal basis, tax collection through forced letters often faces various challenges, including the lack of taxpayer awareness and inaccuracies in taxpayer data. This research aims to understand how the implementation of tax collection with a forced letter and the obstacles in the use of forced letters in tax collection at the KPP Pratama Kota Medan. The method used in this research is the empirical juridical method, by conducting interviews with informants from KPP Pratama Medan Timur, using a qualitative approach. Research results show that tax collection through forced letters is carried out in accordance with Law No. 28/2007 on general taxation provisions and the KPP Pratama Medan Timur, which implements a persuasive approach policy in line with PMK No. 61/2023 and the Director General of Tax's Decree No. 325/PJ/2001. However, there are obstacles as the tax collection through forced letters only successfully resolves 30% of the total tax collection, while the remaining 70% still ends up in seizures, auctions, and court proceedings. This is due to the nature of the taxpayer's negligence. Keywords: Tax collection, Force Letter, Taxation

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308457050 . Digilib
Date Deposited:	06 Feb 2025 04:54
Terakhir diubah:	06 Feb 2025 04:54
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/82349

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir