Devi Erda , Rahmasuri Sesunan (2025) DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN PENCURIAN MOBIL (Studi Putusan No 1007/Pid.B/2023/PN Tjk). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (95Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
SKRIPSI FULL TANPA LAMPIRAN.pdf Restricted to Hanya staf Download (1715Kb) | Minta salinan |
|
|
File PDF
SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (1525Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Keputusan hakim yang adil dan berlandaskan hukum berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Namun, tantangan muncul ketika oknum polisi terlibat dalam tindak pidana, seperti pencurian, yang mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai penegak hukum. Penegakan hukum terhadap anggota polisi yang melanggar hukum menjadi penting untuk menjaga integritas institusi dan menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Kasus pencurian mobil oleh oknum polisi di Bandar Lampung yang dihukum dengan pidana ringan memunculkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan hukuman dan konsistensi hakim dalam memutus perkara yang melibatkan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana pencurian mobil, sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 1007/Pid.B/2023/PN Tjk, dengan tujuan untuk memahami dinamika hukum yang berlaku dalam kasus-kasus serupa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Advokat Komite Pemantau Pembangunan dan HAM Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Data primer penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber. Wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dan perspektif yang mendalam dari para ahli. Hasil dari penelitian ini menunjukkan : (1.) Hakim telah mempertimbangkan faktor memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Fajar Wicaksono, namun vonis 1 tahun 6 bulan penjara dianggap terlalu ringan mengingat dampak serius dari tindak pidana yang dilakukan, terutama sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh. Penyalahgunaan wewenang berulang kali oleh anggota kepolisian merupakan pelanggaran serius yang merusak citra institusi, sehingga vonis yang lebih berat dan maksimal perlu diterapkan untuk memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan publik. (2.) Putusan terhadap oknum polisi yang melakukan pencurian mobil juga dianggap tidak adil karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera yang cukup. Mengingat dampak terhadap korban dan kepercayaan publik terhadap kepolisian, hukuman maksimal dan pemecatan oknum polisi yang bersangkutan perlu dijatuhkan untuk memperkuat integritas kepolisian dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Saran dalam penelitian ini adalah : (1.) Hakim harus lebih cermat dalam mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk motif pelaku, modus operandi, dan kerugian bagi korban, dalam menentukan hukuman yang proporsional. Dalam kasus aparat penegak hukum, perlu penerapan hukuman maksimal untuk memberikan efek jera dan menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap kepolisian. (2.) Kebijakan pemberian hukuman perlu ditinjau kembali agar dapat memberikan efek jera yang lebih kuat, tidak hanya kepada terdakwa, tetapi juga kepada masyarakat. Hukuman yang lebih berat akan membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan menunjukkan komitmen dalam menegakkan hukum secara adil. Kata kunci: Pertimbangan Hukum, Hakim, Putusan, Oknum Polisi, Pencurian Mobil, Keadilan. A fair and lawful judge's decision plays a vital role in maintaining social stability and enhancing public trust in the legal system. However, challenges arise when police officers are involved in criminal acts, such as theft, which diminishes public trust in the police institution as law enforcers. Law enforcement against police officers who break the law becomes crucial to preserve the institution's integrity and uphold the principle of equality before the law. The case of car theft by a police officer in Bandar Lampung who was given a light sentence raises questions about the factors influencing sentencing and the judge's consistency in deciding cases involving law enforcement officials. Therefore, this research aims to examine the legal considerations of judges in sentencing police officers who commit car theft, as reflected in Decision No. 1007/Pid.B/2023/PN Tjk, to understand the legal dynamics at play in similar cases. This research uses a normative juridical approach. The speakers involved in this research are Judges of the Tanjung Karang District Court, Prosecutors of the Bandar Lampung State Prosecutor's Office, Advocates of the Lampung Development and Human Rights Monitoring Committee, and Lecturers of the Criminal Law Department of the University of Lampung. The primary data of this research was collected through interviews with the speakers. Interviews allow researchers to gather in-depth information and perspectives from experts. The results of this study indicate: (1.) The judge has considered the aggravating and mitigating factors in sentencing the defendant Fajar Wicaksono, but the sentence of 1 year and 6 months in prison is considered too light considering the serious impact of the crime committed, especially as a law enforcement officer who should be an example. Repeated abuse of authority by members of the police is a serious violation that tarnishes the image of the institution, so a heavier and maximum sentence needs to be applied to provide a deterrent effect and restore public trust. (2.) The decision against police officers who commit car theft is also considered unfair because the sentence imposed is too light and does not provide a sufficient deterrent effect. Considering the impact on the victims and public trust in the police, the maximum sentence and dismissal of the police officer concerned need to be imposed to strengthen the integrity of the police and prevent the recurrence of similar violations. The suggestions in this study are: (1.) Judges should be more careful in considering various factors, including the perpetrator's motives, modus operandi, and losses to the victim, in determining a proportional sentence. In cases of law enforcement officials, the application of the maximum penalty is necessary to provide a deterrent effect and maintain the integrity and public trust in the police. (2.) The sentencing policy needs to be reviewed to provide a stronger deterrent effect, not only to the defendant but also to the public. A heavier sentence will help restore public confidence in the police institution and demonstrate a commitment to upholding the law fairly. Keywords: Legal Considerations, Judge, Decision, Police Officer, Car Theft, Justice.
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | 2308414611 . Digilib |
| Date Deposited: | 07 Feb 2025 02:13 |
| Terakhir diubah: | 07 Feb 2025 02:13 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/82396 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
