ALTERNATIF MODEL ASSET SHARING DALAM PERJANJIAN EKSTRADISI TERHADAP NARAPIDANA KASUS KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG

Ikhsan , Setiawan (2024) ALTERNATIF MODEL ASSET SHARING DALAM PERJANJIAN EKSTRADISI TERHADAP NARAPIDANA KASUS KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF (ABSTRAK Ikhsan Setiawan) Tesis Ikhsan Setiawan_Abstrak - Ikhsan Setiawan.pdf Download (54Kb) | Preview
	File PDF (FILE FULL Ikhsan Setiawan) Tesis Ikhsan Setiawan_FULL - Ikhsan Setiawan.pdf Restricted to Hanya staf Download (1676Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF (FILE TANPA BAB PEMBAHASAN Ikhsan Setiawan) Tesis Ikhsan Setiawan_Tanpa Pembahasan - Ikhsan Setiawan.pdf Download (1512Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pencucian uang lintas negara dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional. Kompleksitas ini diperlukan penanganan tindak pidana yang komprehensif baik nasional dan kerja sama Internasional. Karena beberapa aset negara asal yang diduga berasal dari kejahatan terinventasikan di negara lain. Hal ini membuat menjadi semakin rumit dan sulit untuk ditangani oleh penegak hukum nasional dan sangat merugikan ekonomi negara. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah praktek penanganan terhadap narapidana kasus korupsi dan pencucian uang di Indonesia, yang melarikan diri keluar negeri dan bagaimanakah model asset sharing yang diterapkan dalam perjanjian ekstradisi terhadap narapidana kasus korupsi dan pencucian uang. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kerugian negara akan Tindak Pidana Korupsi dan pencucian uang cukup siginifikan, dalam hal ini berkenaan dengan penerapan sanksi pengembalian kerugian (uang pengganti) dan pembagian asset (asset sharing) yang merupakan kerugian negara belum terpenuhi. Selama ini, penerapan kerugian dan denda yang dilakukan oleh Indonesia tidak maksimal dilakukan, hanya sebatas mengembalikan narapidana saja seperti kasus BLBI, kasus Djoko Tjandra mengenai Suap Red Notice Mahkmah Agung, kasus Maria Pauline Lumowa mengenai kasus Bank BNI, dll. Kemudia, gagasan alternatif yang ditawarkan adalah melakukan pembagian aset (asset sharing) dalam perjanjian ekstradisi yang tidak hanya mengatur pengembalian narapidana akan tetapi juga mengatur tentang nominal pembagian aset antara kedua negara. Kata Kunci: Asset Sharing, Ekstradisi, Korupsi, Pencucian uang Crimes with economic motives that were originally conventional such as theft, fraud, corruption, money laundering and embezzlement, are now growing increasingly complex because they involve educated actors and are often transnational or cross-country. With this complexity, the handling of criminal acts becomes more complicated and difficult to handle by law enforcement and this is very detrimental to the country's economy. The problem to be discussed is how to handle the distribution of state assets (asset sharing) that are harmed from perpetrators of corruption and money laundering who flee to other countries. In addition, the research will discuss alternative asset sharing models in extradition agreements for corruption and money laundering convicts. The research method uses a normative juridical approach. The results of this research show that state losses due to corruption and money laundering are very large, in this case regarding the application of sanctions for returning losses (replacement money), asset sharing, which constitute state losses that have not been met. So far, the implementation carried out by Indonesia has only been limited to returning prisoners, such as the extradition case between Indonesia and Australia regarding the BLBI case. Apart from that, the alternative offered is to distribute assets (asset sharing) in an extradition agreement which not only regulates the return of prisoners but also regulates the nominal distribution of assets between the two countries. Keywords: Asset Sharing, Extradition, Corruption, Money Laundering

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	UPT . Siswanti
Date Deposited:	06 Feb 2025 07:24
Terakhir diubah:	06 Feb 2025 07:24
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/82416

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir