PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENEMPATI LAHAN TANPA HAK (Studi Kasus Putusan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Tjk).

M Ali Fathan , Syarifudin (2024) PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENEMPATI LAHAN TANPA HAK (Studi Kasus Putusan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Tjk). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF (ABSTRAK M Ali Fathan Syarifudin ) ABSTRAK - M Ali Fathan Syarifudin.pdf Download (319Kb) | Preview
	File PDF (FILE FULL M Ali Fathan Syarifudin ) SKRIPSI FULL - M Ali Fathan Syarifudin.pdf Restricted to Hanya staf Download (2147Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF (FILE TANPA BAB PEMBAHASAN M Ali Fathan Syarifudin ) SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - M Ali Fathan Syarifudin.pdf Download (1950Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tulisan ini berusaha untuk menilik proses hukum acara dari Putusan No. 144/Pdt.G/2018/PN Tjk terkait dengan pertimbangan majelis hakim dalam memutus Verstek putusan ini serta pembuktian unsur melawan hukum Putusan No. 144/Pdt.G/2018/PN Tjk. Putusan No. 144/Pdt.G/2018/PN Tjk , dapat dilihat adanya pelanggaran hukum berupa Perbuatan Melawan Hukum, akibat adanya penempatan lahan tanpa hak atas tanah. Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menempati /menguasai tanah dan bangunan yang merupakan Hak Milik dari Penggugat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah proses hukum acara perdata perkara Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Tjk, dan Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Tjk secara sebagian dengan Verstek dan membuktikan unsur Perbuatan Melawan Hukum perkara Nomor 144/Pdt.G/2018/PN Tjk. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan dilakukan secara normatif dengan tipe studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kegiatan pustaka, studi dokumen dan studi catatan hukum. pengolahan data dilakukan dengan melakukan Identifikasi data, Penyusunan data secara literatur dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan adalah para Majelis Hakim yang memutus Putusan Nomor 144/Pdt.G/2018/PN telah mengembalikan hak-hak dari Penggugat salah satunya melalui pengesahan Akta Jual Beli yang dimiliki oleh Penggugat yang mana akta tersebut di terbitkan oleh PPATS dikatakan sah secara hukum dan dapat diakui bahwasanya tanah tersebut beralih dikarenakan adanya suatu transaksi jual beli yang sah secara hukum yang dibuktikan melalui Akta Jual Beli dan agar prosedur Hukum Acara Perdata dapat dilaksanakan dengan baik maka hakim tetap harus memeriksa perkara sehingga perkara diputus secara Verstek. Kata Kunci : Perkara Perdata, Perbuatan Melawan Hukum, Menempati Lahan Tanpa Hak. This paper seeks to examine the procedural law process of Decision No. 144/Pdt.G/2018/PN Tjk related to the consideration of the panel of judges in deciding Verstek this decision as well as proving the unlawful element of Decision No. 144/Pdt.G/2018/PN Tjk. Decision No. 144/Pdt.G/2018/PN Tjk, it can be seen that there is a violation of law in the form of a tort, due to the placement of land without land rights. The Defendant committed an unlawful act by occupying / controlling land and buildings that were the property rights of the Plaintiff. The formulation of the problem in this study is How is the legal process of civil procedure case Number 144/Pdt.G/2018/PN Tjk, and How is the basis for the judge's consideration in deciding case Number 144/Pdt.G/2018/PN Tjk partially by Verstek and proving the elements of unlawful acts in case Number 144/Pdt.G/2018/PN Tjk. This type of research is normative legal research with a descriptive research type with a normative approach with a case study type. Data collection is done through interviews, library activities, document studies and legal records studies. data processing is done by identifying data, compiling data in literature and drawing conclusions. The results of the research and discussion are that the Panel of Judges who decided Decision Number 144/Pdt.G/2018/PN have restored the rights of the Plaintiff, one of which is through the validation of the Sale and Purchase Deed owned by the Plaintiff, where the deed issued by PPATS is said to be legally valid and it can be recognized that the land is transferred due to a legally valid sale and purchase transaction as evidenced by the Sale and Purchase Deed and so that the Civil Procedure Law procedure can be implemented properly, the judge must still examine the case so that the case is decided by Verstek. Keywords: Civil Case, Unlawful Acts, Occupying Land Without Rights.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Siswanti
Date Deposited:	06 Feb 2025 07:37
Terakhir diubah:	06 Feb 2025 07:37
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/82428

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir