EKSISTENSI HAK-HAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT LAMPUNG BERDASARKAN KITAB KOENTARA RADJANITI DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

MOH. ZEPHAN , KARTADILAGA (2024) EKSISTENSI HAK-HAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT LAMPUNG BERDASARKAN KITAB KOENTARA RADJANITI DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Mahasiswa Unila.pdf Download (64Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - Mahasiswa Unila.pdf Restricted to Hanya staf Download (2964Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Mahasiswa Unila.pdf Download (2774Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Eksistensi adat istiadat masyarakat Lampung senantiasa terjaga karena setiap punyimbang dan pemangku adat mampu menjaga dan mewariskannya kepada generasi penerus. Salah satu hasil karya perundang-undangan yang dimiliki masyarakat Lampung di masa lalu adalah Kitab Kuntara Rajaniti. Bagi perempuan Lampung dalam Kitab Kuntara Rajaniti dikenal dengan ganjaran dan buruknya seorang perempuan. Ganjaran adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh perempuan, sedangkan yang dimaksud dengan buruknya adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah hak-hak perempuan dalam Kitab Kuntara Rajaniti dan bagaimanakah hak-hak perempuan dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Metode pendekatan masalah dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan non judicial case study. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan perundang-undangan, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa hak-hak perempuan dalam Kitab Kuntara Rajaniti adalah hak untuk memimpin acara adat yang berhubungan langsung dengan menjaga Wanita salah satunya yaitu “Nyubuk Majeu”. Serta memimpin sekaligus menemani acara adat Lampung yang biasa disebut dengan "Begawi Adat Keratun Ratu dipucak". Sedangkan, bentuk hak-hak perempuan dalam dalam hukum positif yang ada di Indonesia adalah hak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki, hak untuk mendapatkan kesempatan pendidikan, hak untuk memilih suaminya secara bebas dan tidak boleh ada perkawinan paksa, serta hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah. Kata Kunci : Adat Lampung, Kitab Kuntara Rajaniti, Perempuan

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited:	06 Feb 2025 07:40
Terakhir diubah:	06 Feb 2025 07:40
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/82431

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir