STUDI PERBANDINGAN KEBIJAKAN FORMULASI ASAS LEGALITAS DALAM KUHP DAN KUHP NASIONAL

ARBI, JUNIAWAN (2025) STUDI PERBANDINGAN KEBIJAKAN FORMULASI ASAS LEGALITAS DALAM KUHP DAN KUHP NASIONAL. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (250Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (14Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (14Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pembaruan hukum pidana di Indonesia bertujuan untuk menyelaraskan hukum dengan perkembangan nilai sosial, politik, dan budaya. Salah satu aspek penting adalah pergeseran asas legalitas; KUHP lama hanya mencakup hukum tertulis, sedangkan KUHP Nasional menambahkan asas legalitas materiil yang mengakui hukum adat atau "living law" sebagai dasar pemidanaan. Permasalahan penelitian ini adalah: Apakah urgensi pembaruan asas legalitas dalam KUHP dan KUHP Nasional? dan bagaimana perbandingan asas legalitas dalam KUHP dan KUHP Nasional? Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach). Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Sedangkan pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dengan menggunakan analisis kualitatif guna mendapatkan suatu simpulan yang memaparkan kenyataankenyataan yang diperoleh dari penelitian. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pembaruan asas legalitas dari KUHP lama ke KUHP Nasional, beralih dari asas formil yang kaku ke asas materiil yang lebih substantif. Asas materiil ini mendukung keadilan yang lebih manusiawi dengan mempertimbangkan konteks sosial, nilai-nilai masyarakat, dan hak asasi manusia. pembaharuan ini sangat penting untuk menghadapi dinamika sosial, memberikan fleksibilitas, dan memastikan sanksi tidak hanya didasarkan pada aturan formal, tetapi juga pada proporsionalitas. KUHP Nasional berusaha menyeimbangkan kepastian hukum dengan fleksibilitas, berbeda dengan KUHP lama yang rigid. Secara keseluruhan, pembaruan ini meningkatkan relevansi dan integritas hukum pidana Indonesia, membuat sistem hukum lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer aran yang dapat penulis berikan kepada Pemerintah dan Lembaga Pembentuk Peraturan untuk melakukan kajian mendalam mengenai implementasi KUHP Nasional, khususnya pada pembaruan asas legalitas. Dalam penegakan hukum, perlu ada kebijakan yang jelas, agar nilai-nilai lokal dihormati, dan penegak hukum sebaiknya berpikir progresif. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman tentang perubahan dalam KUHP dan asas legalitas baru melalui sosialisasi dan pendidikan hukum, dan melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah yang berkaitan dengan hukum adat akan meningkatkan legitimasi dan penerimaan hukum. Kata Kunci: Perbandingan, Formulasi, Asas Legalitas The reform of criminal law in Indonesia aims to align the legal system with the evolving social, political, and cultural values. One significant aspect is the shift in the principle of legality; the old Criminal Code (KUHP) solely relied on written law, while the National Criminal Code incorporates the principle of material legality, recognizing customary law or living law as a basis for criminal sanctions. The research questions are: What is the urgency of reforming the principle of legality in the Criminal Code and the National Criminal Code? And how does the principle of legality compare between these two codes? This research employs a normative juridical method using a comparative approach. Normative research examines legal materials through library research, while the comparative approach compares one legal provision with another. Data collection in this study was conducted through library research, analyzed qualitatively to draw conclusions that elucidate the findings from the study. The study reveals the importance of updating the principle of legality from the old Criminal Code to the National Criminal Code, transitioning from a rigid formal principle to a more substantive material principle. The material principle promotes more humane justice by considering social contexts, societal values, and human rights. This reform is crucial for addressing social dynamics, providing flexibility, and ensuring that sanctions are not only based on formal rules but also on proportionality. The National Criminal Code seeks to balance legal certainty with flexibility, contrasting with the rigid nature of the old Criminal Code. Overall, this reform enhances the relevance and integrity of Indonesia's criminal law system, making it more consistent with modern legal principles and responsive to contemporary societal needs. The author suggests that the government and legislative bodies conduct an in-depth study on the implementation of the National Criminal Code, particularly concerning the reform of the principle of legality. In law enforcement, clear policies should ensure respect for local values, and law enforcers should adopt a progressive mindset. The public also needs to be educated about the changes in the Criminal Code and the new principle of legality through legal education and socialization. Involving the community in drafting local regulations related to customary law will enhance the legitimacy and acceptance of the law. Keywords: Comparison, Formulation, Principle of Legality

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308426172 . Digilib
Date Deposited:	07 Feb 2025 08:07
Terakhir diubah:	07 Feb 2025 08:07
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/82470

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir