ANALISIS KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN KESEHATAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA

Gracia , Rescuefa Januaristy (2025) ANALISIS KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN KESEHATAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf Download (164Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2007Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1863Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kebijakan pemidanaan pelaku penyalahgunaan narkotika dalam UU Narkotika dianggap belum maksimal dalam menanggulangi tindak pidana narkotika, dikarenakan pemberian sanksi dengan pidana penjara malah meningkatkan angka residiv dan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, sehingga dapat dikatakan tindak pidana narkotika dianggap sebagai salah satu penyumbang narapidana terbesar dan terbanyak di dalam Lapas. Guna mencegah kenaikan kuantitas dari narapidana narkotika, maka telah dibuat RUU Narkotika yang akan mengutamakan pemberian sanksi rehabilitasi kepada pelaku penyalahgunaan narkotika. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dengan menekankan pada kajian hukumnya dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik BNN Provinsi Lampung dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan terhadap pelaku penyalahguna narkotika melalui pendekatan kesehatan dalam RUU Narkotika adalah suatu langkah progresif yang baik untuk menanggulangi overkapasitas di dalam lapas, menurunkan tingkat residivis yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika secara berulang, dan mencegah terjadinya kejahatan baru yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika. RUU Narkotika dirancang dengan berlandaskan pada 3 (tiga) pemikiran dasar pembentuk UU yang telah disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang diperlukan oleh masyarakat dan negara Indonesia saat ini. Penyalahguna narkotika adalah orang yang sedang sakit dan harus diobati melalu tindakan rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Sesuai dengan teoriGracia Rescuefa Januaristy treatment, bahwa rehabilitasi adalah suatu tindakan perawatan untuk menyembuhkan penyalahguna narkotika, dengan tujuan mereka dapat memperbaiki dirinya untuk kembali ke dalam masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Saran dari penelitian ini adalah pemerintah harus konsisten memikirkan kebijakan pada RUU Narkotika secara menyeluruh, terkait dengan sarana dan prasarana yang perlu disediakan apabila kebijakan ini nantinya diterapkan. Selain itu, pemerintah harus giat melakukan sosialisasi mengenai kebijakan terbaru dalam UU pemberantasan tindak pidana narkotika, khususnya kepada aparat penegak hukum yang secara langsung menangani tindak pidana narkotika, sehingga nantinya akan mengurangi faktor kegagalan eksternal karena adanya ketidaksamaan persepsi atau penafsiran hukum dari setiap instansi penegak hukum itu sendiri dan akan menciptakan keseimbangan antara penghukuman dan rehabilitasi. Kata Kunci : Pemidanaan, Pendekatan Kesehatan, RUU Narkotika

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308528767 . Digilib
Date Deposited:	07 Feb 2025 08:47
Terakhir diubah:	07 Feb 2025 08:47
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/82533

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir