ANALISIS PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK ANGKATAN LAUT TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK

0612011194, M. TIANS PRATAMA. N. P (2010) ANALISIS PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK ANGKATAN LAUT TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK. UNSPECIFIED.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (18Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
bab I.pdf

Download (49Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
bab II.pdf

Download (53Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
bab III.pdf

Download (24Kb) | Preview
[img] Text
bab IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (64Kb)
[img]
Preview
Text
bab V.pdf

Download (8Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (10Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PENGESAHAN.pdf

Download (5Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf

Download (5Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
JUDUL COVER SKRIPSI ANALISIS PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK ANGKATAN LAUT TERHADAP TINDA.pdf

Download (17Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MOTTO.pdf

Download (12Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
PERSEMBAHAN.pdf

Download (18Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (9Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
sampul.pdf

Download (17Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
SANWACANA.pdf

Download (17Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV.pdf

Download (21Kb) | Preview

Abstrak

Abstrak TNI AL selaku pengemban amanah Undang-Undang untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatan NKRI serta menjaga keamanan seluruh wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia dari segala ancaman dan ganguan keamanan. Oleh sebab itu TNI AL diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di laut dalam rangka penegakan hukum di laut dalam hal ini Lanal Panjang di wilayah perairan Teluk Lampung. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada posisi 3°45’00” LS -6°45’00” LS dan 103°40’00” BT - 105°50’00” BT dengan luas wilayah daratan 35. 375,50 km² dan panjang garis pantai ± 1050 km serta 69 buah pulau –pulau kecil. Berdasarkan hal diatas tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui proses penyidikan oleh penyidik Angkatan Laut terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambatnya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah memandang permasalahan dari sudut hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses penyidikan Angkatan Laut sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan cara melihat langsung data dan kenyataan yang terjadi dilapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder yang dianalisis secara kwalitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penyidikan oleh penyidik TNI AL dalam melaksanakan tugasnya mengikuti prosedur penyidikannya yang telah diatur dalam TZMKO. Stbl 1939 Nomor 442, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang pelaksanaan KUHAP serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Adapun rangkaian proses penyidikan yang dilakukan berupa tindakan penghentian kapal, pemeriksaan kapal di laut, penggeledahan kapal, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, penyitaan, pelelangan barang bukti/benda sitaan, memghentikan penyidikan bila tidak cukup bukti, melakukan penahanan tersangka, membuat berita acara pendapat/ M. Tians Pratama. N.P resume, serta melakukan proses penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan dan melaporkan kepada komandan. Faktor yang menjadi pendukung dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Angkatan Laut adalah tersedianya SDM yang memadai dengan nilai juang prajurit TNI AL yang tinggi sesuai dengan semboyannya “Jalesveva Jayamahe” serta adanya dukungan dari elemen pemerintah daerah dalam menjaga sumber daya alam yang dimiliki. Faktor yang menjadi penghambat adalah terbatasnaya sarana dan prasarana yang memadai, terbatasnya dukungan bahan bakar untuk kapal patroli serta anggaran untuk perbaikan material dan faktor masyarakat yang masih kurang memiliki kesadaran akan hukum. Saran yang dapat disampaikan penulis dalam penulisan ini adalah sebaiknya pemerintah pusat menambahkan anggaran belanja/biaya TNI AL dalam rangka penegakan hukum di laut sesuai dengan luas wilayah yang dimiliki sesuai dengan kewenangan Angkatan Laut Provinsi Lampung.

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: A General Works = Karya Karya Umum
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: IC-STAR . 2015
Date Deposited: 16 Apr 2015 06:08
Last Modified: 14 Sep 2015 04:47
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/8261

Actions (login required)

View Item View Item