PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENELUSURAN DAN PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Lampung)

Auly, Pradina (2025) PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENELUSURAN DAN PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (222Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL TANPA LAMPIRAN.pdf Restricted to Hanya staf Download (3427Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (3427Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perampasan aset merupakan sarana paling efektif untuk mencegah korupsi dibandingkan dengan hukuman penjara. Salah satu aparat penegak hukum yang diamanatkan untuk melakukan penelusuran dan perampasan aset tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan. Kejaksaan diamanatkan oleh undangundang untuk memaksimalkan peran jaksa dalam memulihkan kerugian keuangan negara melalui kompensasi atas hasil tindak pidana sehingga dengan dasar-dasar tersebut kejaksaan berwenang untuk mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi. Permasalahan yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah peran Kejaksaan untuk mengatasi permasalahan dalam perampasan aset dan faktor-faktor yang menghambat perampasan aset oleh kejaksaan sehingga aset tidak bisa dilakukan perampasan secara optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif -empiris yang merupakan metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif dengan penambahan data empiris. Jenis penulisan ini tentang penelusuran dan perampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi. Hasil penelitian, dalam menjalankan fungsinya, Kejaksaan terikat pada ketentuan normatif dengan peraturan perundang-undangan yakni UndangUndang Kejaksaan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset. Secara faktual yang dilakukan oleh jaksa penyidik memang harus menjunjung tinggi proses penegakan hukum yang berkeadilan sebagai salah satu bentuk kepatuhan hukum yang harus dilakukan oleh Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dalam melakukan perampasan aset. Peran ideal yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam melakukan perampasan aset adalah melaksanakan ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Faktor penghambat Kejaksaan dalam melakukan upaya penelusuran dan perampasan aset antara lain: meliputi faktor perangkat hukum seperti ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, faktor aparat yang masih kurang terampil dan terbatasnya tenaga ahli, faktor sarana & prasarana yang masih belum canggih, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang berakibat terhambatnya peran Kejaksaan ketika melakukan penelusuran dan perampasan. Saran dalam penulisan ini yakni perlunya kerangka hukum yang jelas dan spesifik untuk melakukan penelusuran dan perampasan aset dengan cara segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset agar dapat membantu Indonesia untuk lebih selaras dengan berbagai instrumen internasional seperti UNCAC yang mengatur tentang pemberantasan korupsi dan pengembalian aset. Kata Kunci: Peran, Perampasan Aset, Korupsi Asset forfeiture is the most effective means of preventing corruption compared to imprisonment. One of the law enforcement officials mandated to confiscate assets for corruption crimes is the Prosecutor's Office. The Prosecutor's Office is mandated by law to maximize the role of the prosecutor in recovering state financial losses through compensation for the proceeds of criminal acts so that on these grounds the prosecutor's office is authorized to recover state losses from corruption crimes. The main problem in this study is role of the Prosecutor's Office to overcome problems in asset confiscation and factors that hinder asset confiscation by the Prosecutor's Office so that assets cannot be confiscated optimally. The method used in this study is normative-empirical which is a research method that combines normative legal elements with the addition of empirical data. This type of writing is about confiscation and confiscation carried out by the Prosecutor's Office against assets resulting from corruption crimes. As a result of the research, in carrying out its functions, the Prosecutor's Office is bound by normative provisions with laws and regulations, namely the Prosecutor's Law, the Law on the Eradication of Corruption, and the Attorney General's Regulation Number Per-027/A/Ja/10/2014 concerning Guidelines for Asset Recovery. Factually what is done by the investigating prosecutor must indeed uphold a fair law enforcement process as a form of legal compliance that must be carried out by the Prosecutor's Office as a law enforcement officer in carrying out asset confiscation. The ideal role played by the Prosecutor's Office in carrying out asset confiscation is to carry out the ratification of the United Nations Convention Against Corruption. Factors that hinder the Prosecutor's Office in conducting efforts to trace and confiscate assets include: including legal factors such as the provisions of the Corruption Crime Law, factors that are still unskilled and limited experts, factors of facilities & infrastructure that are still not sophisticated, community factors and cultural factors that result in the role of the Prosecutor's Office when conducting searches and seizures at the level of investigation and prosecution. The suggestion in this writing is the need for a clear and specific legal framework to carry out asset forfeiture by means of the immediate passage of the Asset Forfeiture Bill in order to help Indonesia to be more in line with various international instruments such as UNCAC which regulates the eradication of corruption and asset restitution. Keywords: Role, Asset Forfeiture, Corruption

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308276906 . Digilib
Date Deposited:	11 Feb 2025 01:42
Terakhir diubah:	11 Feb 2025 01:42
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/82626

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir