ANALISIS PEMBUKTIAN PIDANA DALAM SUATU HUBUNGAN KONTRAKTUAL (Studi Putusan Nomor 204/PID/2021/PT.TJK)

Mohammad , Rifani Agustam (2024) ANALISIS PEMBUKTIAN PIDANA DALAM SUATU HUBUNGAN KONTRAKTUAL (Studi Putusan Nomor 204/PID/2021/PT.TJK). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF (ABSTRAK Mohammad Rifani Agustam ) ABSTRAK - Mohammad Rifani Agustam.pdf Download (15Kb) | Preview
	File PDF (FILE FULL Mohammad Rifani Agustam ) TESIS FULL - Mohammad Rifani Agustam.pdf Restricted to Hanya staf Download (2028Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF (FILE TANPA BAB PEMBAHASAN Mohammad Rifani Agustam ) TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN - Mohammad Rifani Agustam.pdf Download (1567Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat bagi para pembuatnya, dan para pihak berkewajiban untuk memenuhinya. Dalam praktik kehidupan sehari-hari tidak jarang pelaku kontrak yang tidak melaksanakan kewajibannya oleh kreditur dituntut melalui hukum pidana dengan merujuk pasal 378 KUHPidana sehingga terkesan ada kesamaan figure hukum wanprestasi dengan tindak pidana penipuan dalam suatu perjanjian, padahal dalam pengaturannya kedua hal tersebut diatur pada hukum yang berbeda wanprestasi diatur dalam KUHPerdata sedangkan tindak pidanan penipuan diatur dalam KUHPidana yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah apakah yang menjadi parameter atau ukuran untuk menentukan perbuatan hukum wanprestasi dan tindak pidana penipuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan statute approach dan pendekatan case approach terkait Analisis Pembuktian Pidana Dalam Suatu Hubungan Kontraktual (Studi Putusan Nomor 204/PID/2021/PT.TJK). Hasil penelitian terkait Analisis Pembuktian Pidana Dalam Suatu Hubungan Kontraktual (Studi Putusan Nomor 204/PID/2021/PT.TJK), menunjukan bahwa problematika pembuktian pidana dalam suatu hubungan kontraktual adalah bahwa dalam hubungan kontraktual melibatkan kesulitan mengumpulkan bukti yang kuat, dikarenakan sulit untuk mengumpulkan dokumen kontrak yang sah, dan pengertian yang jelas tentang unsur-unsur yang perlu dipenuhi untuk menggolongkan perbuatan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur yang menjadi parameter dalam menentukan perbuatan wanprestasi dan penipuan dari suatu hubungan kontraktual sangat bergantung pada niat, perjanjian, bukti pelanggaran, dan kerugian yang dialami oleh pihak lain. Kata Kunci : Hubungan Kontraktual, Pembuktian Pidana, Utang Piutang A legally concluded agreement is binding on its creators, and the parties are obliged to fulfill it. In daily life practice, it is not uncommon for contract actors who do not carry out their obligations by creditors to be prosecuted through criminal law by referring to article 378 of the Indonesian Civil Code so that it seems that there is a similarity in the legal figure of default with fraud in an agreement, even though in its regulation both things are regulated in different laws, default is regulated in the Civil Code, while fraud crimes are regulated in the Indonesian Civil Code, which is the problem in the writing This is whether it is a parameter or measure to determine legal acts of default and criminal acts of fraud. The research method used in this study is a normative-empirical method using a statute approach and a case approach related to the Analysis of Criminal Evidence in a Contractual Relationship. Research results related to Analysis of Criminal Evidence in a Contractual Relationship (Decision Study Number 204/PID/2021/PT.TJK). shows that the problem of criminal evidence in a contractual relationship is that the problem of criminal evidence in a contractual relationship is a complex and often challenging issue. Some of the main factors that influence the criminal evidentiary process in the context of contractual relationships involve the difficulty in gathering strong evidence, the important role of valid contractual documents, and a clear understanding of the elements that need to be met to classify an act as a criminal act. Elements that are parameters in determining acts of breach of contract and fraud in a contractual relationship. The elements that are parameters in determining whether an action is a breach of contract or fraud in a contractual relationship are very dependent on the intention, contractual agreement, evidence of violation, and losses incurred. experienced by other parties. Keywords: Criminal Proof, Contractual Relationship, Accounts Receivable

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	UPT . Siswanti
Date Deposited:	08 Feb 2025 02:56
Terakhir diubah:	08 Feb 2025 02:56
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/82646

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir