PERAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

0612011267, SUTOMO (2010) PERAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. UNSPECIFIED.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK ACC fix.pdf

Download (9Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER fix.pdf

Download (17Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI tom cetak ulang.pdf

Download (7Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA fix.pdf

Download (14Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PENGESAHAN fix.pdf

Download (4Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PERSETUJUAN fix cetak ulang.pdf

Download (5Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MOTTO fix.pdf

Download (7Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
PERSEMBAHAN fix.pdf

Download (12Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
RIWAYAT HIDUP fix.pdf

Download (12Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
SAMPUL fix.pdf

Download (16Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
SANWACANA fix.pdf

Download (15Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab I.pdf

Download (21Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
bab II.pdf

Download (46Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
bab III.pdf

Download (11Kb) | Preview
[img] Text
bab IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (69Kb)
[img]
Preview
Text
bab V.pdf

Download (8Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRACT.pdf

Download (8Kb) | Preview

Abstrak

Abstrak Hubungan antara pekerja dan pengusaha yang secara tertulis dituangkan dalam perjanjian kerja tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya salah satu atau kedua belah pihak melalaikan kewajibannya dan atau tidak memenuhi haknya. Dengan tidak dipenuhinya hak atau kewajiban tersebut, dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha. Perselisihan sewajarnya bisa diselesaikan sendiri antara masing-masing pihak secara musyawarah mufakat atau yang sering disebut dengan penyelesaian secara bipartit. Seringkali dengan jalan penyelesaian tersebut tidak ditemui kata sepakat, sehingga masalah perselisihan diselesaikan melalui mediasi, arbitrasi, konsoliasi atau melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPHI). Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka permasalahan yang dibahas adalah bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial termasuk tujuan dari penelitian ini. Data sangat diperlukan untuk menjawab permasalahan tersebut dan menunjang informasi yang disampaikan sebagai suatu hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan empiris dengan mengunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui metode wawancara dengan informan yang berwenang yang dapat memberikan jawaban yang lebih jelas berkaitan dengan masalah yang dibahas, pengumpulan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumen yaitu mempelajari, membaca, mengutip buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Berdasarkan Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu sebagai penengah atau pihak ketiga dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui tahap yakni penyelesaian melalui bipartit karena perselisihan tersebut diselesaiakan sebelum perkara tersebut masuk kedalam Pengadilan Hubungan Industrial, langkah selanjutnya adalah melalui mediasi, arbitrasi dan konsoliasi. Faktor penghambat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugasnya yaitu, sebagian dari pekerja tidak memahami perturan perundangan-undangan yang ada sehingga perkerja mengalami kesulitan dalam menyelesaikan perselisihan, antara pekerja dan pengusaha masih memaksakan masing-masing dari kehendaknya sehingga cukup kesulitan untuk menemukan kata sepakat dalam mengakhiri perselisihan. Terbatasnya kualitas dan kuatintas sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam penyelesaian perselisihan perselisihan hubungan industrial. Kata kunci : Peran, Disnaker, PPHI Abstract Relations between workers and employers in written work set forth in the agreement is not always smooth sailing. There are times when one or both parties neglect or do not fulfill their obligations and rights. By not fulfilling these rights or obligations, can lead to industrial disputes between workers and employers. Disputes can be resolved itself naturally between each party in a consensus agreement or who is often called a bipartite settlement. Often, by the way the settlement was not found an agreement, so that disputes are resolved through mediation, arbitration, konsiliasi or through the Industrial Relations Court. Industrial Relations Disputes Settlement set forth in the Act No. 2 of 2004 concerning Industrial Relations Disputes Settlement (UUPHI). Based on the background as described, then the issues discussed is how the role of Department of Labor City of Bandar Lampung in Industrial Relations Disputes Settlement and what factors are barriers to the Labor Department City of Bandar Lampung in Industrial Relations Disputes Settlement including the purpose of this research. Data are needed to address these problems and supporting information submitted as a result of research. This research used a normative approach and an empirical approach using primary data and secondary data. The primary data collected through interviews with informants who authorities that can provide a clearer answer related to the issues discussed, the collection of secondary data gathered through library research and document the learning, reading, citing the books and legislation relating to problems are discussed. Based on the results of research can be concluded that the role of Department of Labor City of Bandar Lampung in Industrial Relations Disputes Settlement named as mediator or third party in resolving industrial disputes. The process of settlement of industrial disputes through the completion phase through bipartite because the dispute diselesaiakan before the case is entered into the Court of Industrial Relations, the next step is through mediation, arbitration and konsoliasi. Inhibiting factors in the settlement of industrial disputes by the Labor Department City of Bandar Lampung in carrying out its duties that is, most of the workers do not understand perturan existing legislation so that perkerja experiencing difficulty in resolving disputes between workers and employers are still imposing each of his will so that quite difficult to find a deal in ending the dispute. The limited quality and human resources kuatintas owned Manpower Department Bandar Lampung in dispute settlement of industrial disputes. Key words: Fun, Manpower, Industrial Relations Dispute Resolution

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: A General Works = Karya Karya Umum
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: IC-STAR . 2015
Date Deposited: 16 Apr 2015 06:09
Last Modified: 21 Oct 2015 04:48
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/8267

Actions (login required)

View Item View Item