FUNGSI SURAT KETERANGAN TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH DI PROVINSI LAMPUNG

Dita , Trijayanti (2024) FUNGSI SURAT KETERANGAN TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH DI PROVINSI LAMPUNG. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF (ABSTRAK Dita Trijayanti ) ABSTRAK - Dita Trijayanti.pdf Download (91Kb) | Preview
	File PDF (FILE FULL Dita Trijayanti ) TESIS FULL - Dita Trijayanti.pdf Restricted to Hanya staf Download (3042Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF (FILE TANPA BAB PEMBAHASAN Dita Trijayanti ) TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN - Dita Trijayanti.pdf Download (3053Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak lagi dicantumkan sebagai syarat penyertipikatan seperti yang diatur dalam Pasal 76 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Akan timbul ketidakpastian hukum mengenai SKT apabila SKT tersebut tidak dapat lagi dijadikan sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran tanah. Sedangkan kebanyakan masyarakat hanya memiliki bukti untuk pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanahnya berupa SKT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Bagaimanakah fungsi surat keterangan tanah sebagai alat bukti dalam pendaftaran hak milik atas tanah di Provinsi Lampung? (2) Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah jika hanya dibuktikan dengan surat keterangan tanah? Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang selanjutnya disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) SKT bukan penegasan kepemilikan tanah, fungsi SKT adalah sebagai bukti petunjuk dalam pendaftaran tanah, penegasan riwayat tanah atau asal usul tanah dan pernyataan bahwa tanah tersebut belum disertifikatkan. (2) Apabila pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah hanya dibuktikan dengan SKT yang dibuat oleh lurah, maka persyaratan pendaftaran tanah akan dinyatakan belum lengkap dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, serta sporadik atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan syarat-syarat lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Saran dalam penelitian ini yaitu bagi masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya mendaftarkan tanahnya sebagai upaya untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah dan dapat menghindari sengketa pertanahan. Bagi Pemerintah agar dapat lebih mempermudah lagi akses informasi bagi masyarakat terkait pendaftaran tanah dan dapat melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pelaksanan pendaftaran tanah. Kata Kunci : Fungsi, Surat Keterangan Tanah, Alat Bukti, Pendaftaran Hak Milik Land Certificate (SKT) is no longer included as a requirement for certification as regulated in Article 76 paragraph (3) letter b Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 concerning Provisions for Implementing Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. Legal uncertainty regarding SKT will arise if SKT can no longer be used as a condition for land registration. Meanwhile, most people only have proof of registration of ownership rights to their land in the form of SKT. This research will examine the problems: (1) What is the function of a land certificate as evidence in registering land ownership rights in Lampung Province? (2) How is the registration of ownership rights to land carried out if it is only proven by a land certificate? The research method used is a normative juridical and empirical juridical research method with a statutory approach and an empirical approach, using primary data and secondary data which are then processed descriptively qualitatively. The results of this research show: (1) SKT is not actually a confirmation of land ownership, but a confirmation of the history of the land or the origin of the land and a statement that the land has not been certified. The function of the SKT is as evidence of guidance in land registration. (2) If the registration of ownership rights to land is only proven by an SKT made by the village head, then the land registration requirements will be declared incomplete and returned to the applicant to be completed, because the SKT is not a basis for rights and will still be requested sporadically or a physical ownership statement non-SKT land plots and other conditions that have been regulated in statutory regulations. The suggestion in this research is for the community to increase awareness of the importance of registering their land as an effort to obtain legal certainty over land and to avoid land disputes. For the Government to make it easier for the public to access information regarding land registration and to carry out outreach and education to the public regarding the importance of implementing land registration. Keywords: Function, Land Certificate, Evidence, Ownership Rights Registration

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	UPT . Siswanti
Date Deposited:	08 Feb 2025 12:55
Terakhir diubah:	08 Feb 2025 12:55
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/82701

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir