ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA ADAT PADA MASYARAKAT ADAT SUKU BADUY DAN CIPTAGELAR

Afaf , Septi Haryanti (2024) ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA ADAT PADA MASYARAKAT ADAT SUKU BADUY DAN CIPTAGELAR. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF abstrak - afaf haryanti.pdf Download (60Kb) | Preview
	File PDF tesis full - afaf haryanti.pdf Restricted to Hanya staf Download (2053Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF tesis tanpa pembahasan - afaf haryanti.pdf Download (1633Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

UU No 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah pengakuan negara kepada desa yang ada di Indonesia termasuk desa adat. Pemerintah dalam upayanya menyejahterakan desa, memberikan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang ditujukan untuk pemenuhan hak desa dalam menyelenggarakan otonomi desa. Masyarakat Adat Baduy dan Ciptagelar sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan pembangunan dan kemajuan desanya. Penelitian ini membahas bagaimana struktur, tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan dana masyarakat pada kedua masyarakat adat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur dan tata kelola pemerintahan Adat Baduy memiliki dua kepemimpinan yaitu kepala desa sebagai penanggungjawab administratif desa dan pu’un sebagai petinggi adat yang menerapkan hukum adat. Sedangkan kasepuhan ciptagelar memiliki petinggi adat yang disebut abah, dengan kepala desa yang dipilih melalui pilkades. Masyarakat Baduy menolak adanya dana desa karena tradisi leluhur sedangkan kasepuhan Ciptagelar tidak menerima dana desa secara langsung karna merupakan bagian dari desa Sirnaresmi. Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Desa Adat, Suku Baduy, Kasepuhan Ciptagelar Law No. 6 of 2014 concerning Villages is a state recognition of villages in Indonesia, including traditional villages. The government in its efforts to improve village welfare, provides village funds based on Government Regulation Number 60 of 2014 concerning Village Funds which are intended to fulfill village rights in implementing village autonomy. The Baduy and Ciptagelar Indigenous Communities both have the right to receive development and progress in their villages. This study discusses the structure, procedures for organizing government and management of community funds in both indigenous communities. This study uses normative and empirical legal methods through a statutory regulatory approach. This study shows that the structure and governance of the Baduy Customary government have two leaderships, namely the village head as the person in charge of village administration and the pu'un as the traditional leader who applies customary law. Meanwhile, the Ciptagelar Kasepuhan has a traditional leader called abah, with the village head being elected through a village head election. The Baduy community rejects village funds because of ancestral traditions, while the Ciptagelar Kasepuhan does not receive village funds directly because it is part of the Sirnaresmi village. Keywords: Village Fund Management, Traditional Village, Baduy Tribe, Ciptagelar Kasepuhan

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	11 Feb 2025 03:23
Terakhir diubah:	11 Feb 2025 03:23
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/82836

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir