KONSEKUENSI RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA

Rizqi Hanindya, Putri (2024) KONSEKUENSI RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Mahasiswa Unila.pdf Download (162Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL - Mahasiswa Unila.pdf Restricted to Hanya staf Download (1528Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN - Mahasiswa Unila.pdf Download (1054Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Indonesia resmi mengesahkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Republik Korea (IK-CEPA) melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022. Konsekuensi kerja sama IK-CEPA berpotensi memberikan peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan ekspor dan impor. Penelitian ini menarik sebab disisi lain Indonesia akan menjadi sasaran pasar bagi Korea Selatan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis urgensi perlunya dilakukan ratifikasi IK-CEPA dan menganalisis konsekuensi ratifikasi IK-CEPA bagi pembangunan Indonesia. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi dokumen. Setelah data terkumpul kemudian di olah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratifikasi IK-CEPA antara Indonesia dan Korea Selatan sangat penting karena akan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Republik Korea. Dari segi hukum, ratifikasi IK-CEPA akan mengikat kedua negara dan memberikan kepastian hukum serta keseragaman aturan perdagangan bagi kedua negara. Konsekuensi ratifikasi IK-CEPA bagi pembangunan di Indonesia mencakup 3 (tiga) hal yaitu Pertama segi ekonomi, segi politik, dan segi hukum. IK-CEPA juga diperkirakan terjadi pengembangan sistem hukum yang lebih bernuansa liberal yang mencakup pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan tren ekonomi baru. Pemerintah disarankan fokus pada pembangunan inklusif dan berkelanjutan untuk memastikan distribusi manfaat ekonomi merata, sehingga dapat memaksimalkan potensi ekonomi dari IK-CEPA. Perlu juga perbarui regulasi, perkuat mekanisme penyelesaian sengketa, dan tingkatkan kapasitas aparat hukum. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan mendukung bagi investor, serta memperkuat kepercayaan dalam sistem hukum Indonesia untuk optimalisasi kerja sama dengan Korea Selatan melalui IK-CEPA. Kata Kunci: IK-CEPA, Indonesia-Korea Selatan, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif, Ratifikasi. Indonesia officially ratified the Comprehensive Economic Partnership Agreement between Indonesia and the Republic of Korea (IK-CEPA) through Law Number 25 of 2022. The consequences of IK-CEPA cooperation have the potential to provide increased welfare, economic growth, increased exports and imports. This research is interesting because on the other hand Indonesia will become a target market for South Korea. The purpose of this research is to analyze the urgency of the need to ratify the IK-CEPA and analyze the consequences of ratifying the IK-CEPA for Indonesia's development. This thesis employs a normative research method, utilizing legislative and historical approaches. Secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials, were collected through literature review and document studies. The collected data were then qualitatively analyzed. The research findings indicate that the ratification of IK-CEPA between Indonesia and South Korea is crucial as it will strengthen bilateral relations. Legally, ratification will bind both countries and provide legal certainty and uniformity in trade rules. The consequences of IK-CEPA ratification for Indonesia's development encompass economic, political, and legal aspects. It is also expected that IK-CEPA will lead to the development of a more liberal legal system, including responsive regulations to new technological developments and economic trends. The government is advised to focus on inclusive and sustainable development to ensure equitable distribution of economic benefits, thereby maximizing the economic potential of IK-CEPA. Additionally, regulatory updates, strengthened dispute resolution mechanisms, and enhanced legal capacity are necessary to create a stable and supportive business environment for investors. These measures will reinforce confidence in Indonesia's legal system for optimizing cooperation with South Korea through IK-CEPA. Keywords: Comprehensive Economic Partnership Agreement, IK-CEPA, Indonesia-South Korea, Ratification.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	UPT . Dito Nipati
Date Deposited:	11 Feb 2025 04:47
Terakhir diubah:	11 Feb 2025 04:47
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/82900

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir