PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEJABAT KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pada Polda Lampung)

Sulthan , Zacky Ramadhan Putra (2025) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEJABAT KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pada Polda Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (420Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1537Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1440Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penegakan hukum terhadap kepolisian yang melakukan tindak pidana, seperti penyalahgunaan narkotika, menjadi permasalahan yang sangat serius di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri serta memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana.Sehingga memunculkan permasalahan tentang pertanggung jawaban pidana terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika. sebagai berikut: bagaimana penegakan Hukum Pidana terhadap pejabat kepolisian dalam Tindak Pidana Narkotika dan apakah terdapat faktor penghambat dalam proses pidana terhadap pejabat kepolisian dalamTindak Pidana Narkotika. Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris yang berupa dukungan dari para pakar hukum pidana dan penegak hukum untuk mendukung data yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah dan mengintrepretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum melalui penelusuran kepustakaan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penulis skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan penegakan hukum pidana terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika di lingkungan Polda Lampung menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan di depan hukum diterapkan, di mana semua individu, termasuk anggota kepolisian, harus mempertanggung jawabkan tindakan mereka di mata hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, bahkan dalam Proses penjatuhan sanksi bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika cenderung lebih berat dibandingkan dengan pelanggar biasa. Ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan dalam upaya memberantas narkotika. Penjatuhan sanksi yang lebih berat diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjaga integritas institusi kepolisian. Saran Penulis kepada penegak hukum pidana harus dilakukan secara tegas dan maksimal dalam pelaksanaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga citra polri adapun tujuannya Bagi kepolisian sebaiknya lebih bisa memantau anggotanya dan lebih menanamkan sikap taat pada hukum yang lebih tinggi agar anggotanya bisa terhindar dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika, seperti halnya tes urin. Bagi aparat yang berwenang mengadili dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota polisi seharusnya lebih tegas dalam menindak polisi yang terjerat kasus narkotika dengan sesegera mungkin melakukan proses penegakan kode etik yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah diperberat. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kepolisian, Narkotika

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308208864 . Digilib
Date Deposited:	11 Feb 2025 05:11
Terakhir diubah:	11 Feb 2025 05:11
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/82921

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir