PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM PERUMAHAN

Tanirun, Andri Wibowo (2011) PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM PERUMAHAN. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf - Published Version Download (133Kb) | Preview
Preview	File PDF lembar persetujuan 1.pdf - Published Version Download (102Kb) | Preview
Preview	File PDF Lembar Pengesahan.pdf - Published Version Download (5Kb) | Preview
Preview	File PDF DAFTAR ISI gw.pdf - Published Version Download (56Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB I.pdf - Published Version Download (66Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB II.pdf - Published Version Download (179Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB III.pdf - Published Version Download (55Kb) | Preview
	File PDF BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (102Kb)
Preview	File PDF BAB V.pdf - Published Version Download (85Kb) | Preview
Preview	File PDF DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (101Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang – Undang dasar 1945 yang berbunyi Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan perumahan sebagai kebutuhan dasar manusia, merupakan modal utama dalam pembangunan yang menyeluruh dan merata harus dilengkapi dengan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum. Sementara dalam Undang – Undang No 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman dalam konsideran Undang – Undang tersebut menyebutkan bahwa pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, pembangunan Perumahan dan Pemukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia, mutu kehidupan serta kesejahteraan Rakyat dalam masyarakat adil dan makmur. Kemudian dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, sarana dan Utilitas Perumahan Menyebutkan bahwa dibentuk tim verifikasi oleh Pemerintah daerah Untuk Menerima penyerahan Fasilitas sosial dan Fasilitas Umum Perumahan. Dengan adanya Undang – Undang yang diatas Pemerintah memiliki peranan yang penting untuk penyelesaian sengketa perumahan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) peran pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum perumahan, 2) apa upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Perumahan, 3) faktor penghambat dari penyelesaian sengketa Fasilitas sosial dan Fasilitas Umum Perumahan. Penelitian ini dilakukan secara Normatif empiris yang mengunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Analisis data digunakan dengan cara analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peran yang dapat dilakukan Pemerintah daerah adalah bertindak sebagai mediator dan memfasilitasi keluhan masyarakat terhadap ketidakadaan Fasilitas social dan fasilitas Umum Perumahan. Kemudian melakukan pemanggilan pada pihak – pihak terkait untuk dilakukan hearing, yang kemudian mencapai sebuah kesimpulan yanag seterusnya direkomendasikan kepada walikota setempat untuk dilakukan penyelesaian masalah seterusnya. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerahalah menginventarisasi lahan dan menjadi mediasi terhadap snegketa yang terjadi. Faktor penghambat dari penyelesaian sengketa Perumahan adalah, tidak adanya peraturan Hukum yang mengatur secara tegas tentang sanksi pelanggaran pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas Umum perumahan, dan belum ada standar baku penyelesaian sengketa. Disarankan kepada Pemerintah daerah agar dapat menciptakan suatu produk hukum yang mengatur secara tegas sangsi apabila melanggar standarisasi pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum perumahan, dianjurkan kepada masyarakat untuk mengajukan kepada lembaga yang lebih berwenang dalam penyelesaian sengketa, dalam hal ini lembaga perlindungan konsumen lebih berperan apabila tertera dalam perjanjian jual beli Perumahan.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited:	08 Jan 2014 05:17
Terakhir diubah:	08 Jan 2014 05:17
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/83

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir