FAJAR, ALAMSYAH (2024) ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHANPIDANA DENDA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK - Fajar Alamsyah.pdf Download (16Kb) | Preview |
|
![]() |
File PDF
SKRIPSI FULL - Fajar Alamsyah.pdf Restricted to Hanya staf Download (1086Kb) | Minta salinan |
|
|
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Fajar Alamsyah.pdf Download (973Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Tjk dituntut pidana oleh penuntut umum dengan pidana penjara terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Pelatihan Kerja. Selanjutnya hakim anak menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Lembagaa PenyelenggaraKesejahteraan Sosial (LPKS). Permasalahan penelitian: 1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana denda terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Tjk. 2. Apakah putusan hakim berupa pidana denda terhadap anak sudah memenuhikeadilan substantive. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian adalah Hakim Anak Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: (1) Dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhanPidana Denda terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk secara yuridis adalah perbuatan anakterbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara filosofis mempertimbangkan pidana penjara dan denda terhadap anak untuk membina anak agar merubah kelakukaannya dan anak dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara sosiologis, mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi anak. iii Fajar Alamsyah Pidana Denda yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak persetubuhan cenderung diskriminasi, kurang mencerminkan keadilan dan kurang sesuai dengan asas dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 UU No.23 Tahun 2002 yakni penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila serta prinsip prinsip dasar Konvensi Hak Hak Anak, yaitu : a). non diskriminasi; b). kepentingan terbaik bagi anak; c).hak anak untuk hidup, kela ngsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal; d).penghargaan terhadap anak. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hakim yang menangani perkara anak tidak perlu menjatuhkan pidana denda karena pidana denda ini tidak mungkin dapat dipenuhi oleh anak sebagai pelaku Hal ini karena anak masih dalam pengawasan dan biaya orang tua, sehingga tidak akan dapat memenuhi pidana denda. Selain itu ancaman pidana kumulatif pidana penjara dan denda tidak tepat dijatuhkan kepada anak, karena tujuan pemidanaan anak berbeda dengan pemidanaan bagi pelaku dewasa. (2)Hakim anak di Indonesia dalam memutus perkara anak yang diajukan kepadanya tetap mengacu kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana Denda, Anak, Persetubuhan
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
Pengguna Deposit: | UPT . Dito Nipati |
Date Deposited: | 12 Feb 2025 02:10 |
Terakhir diubah: | 12 Feb 2025 02:10 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/83120 |
Actions (login required)
![]() |
Lihat Karya Akhir |