PELAKSANAAN EKSEKUSI KEBIRI KIMIA OLEH DOKTER TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK PASCA TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 70 TAHUN 2020

Aberta, Karolina (2024) PELAKSANAAN EKSEKUSI KEBIRI KIMIA OLEH DOKTER TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK PASCA TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 70 TAHUN 2020. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Mahasiswa Unila.pdf Download (220Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL - Mahasiswa Unila.pdf Restricted to Hanya staf Download (1189Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN - Mahasiswa Unila.pdf Download (1139Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pelaksanaan hukuman kebiri kimia oleh dokter terhadap pelaku kekerasan seksual anak menimbulkan konflik antara etik dan hukum. Di satu sisi, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Sementara tugas tersebut bertentangan dengan kode etik profesi kedokteran. Di saat yang bersamaan, pelaksanaan putusan hakim juga merupakan satu kewajiban berdasarkan hukum. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Pelaksanaan Eksekusi Kebiri Kimia Oleh Dokter Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020.” Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan memadukan data sekunder dan data primer yang diperoleh di lapangan mengenai pelaksanaan eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual. Jenis data yang digunakan adalah data primer, didukung dengan data sekunder. Pengumpulan data sekunder ditempuh dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara narasumber. Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa, pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan melalui tiga tahapan yaitu penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, pelaksanaan kebiri kimia oleh dokter merupakan kewenangan yang bersumber dari mandat, yang bertindak untuk dan atas nama jaksa selaku pemberi mandat. Hambatan pelaksanaan eksekusi kebiri kimia pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kontradiksi antara tindakan kebiri kimia dengan kode etik kedokteran dan sumpah dokter. Kedua, perbedaan persepsi antara penegak hukum (jaksa) dengan dokter. Ketiga, Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tidak memiliki instrumen yang dapat memaksa dokter untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia berdasarkan perintah jaksa. Berdasarkan kesimpulan penelitian penulis maka penulis memberikan beberapa saran. Pertama, dokter seyogyanya mengajukan judicial review terhadap pemberlakuan Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020. Kedua, seyogyanya kebiri kimia dilaksanakan oleh dokter terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) sesuai dengan PP No. 70 Tahun 2020, dengan tujuan: memberikan efek jera, memberikan manfaat terapi pada pelaku pedofilia, dan mencegah bertambahnya kasus kekerasan seksual. Kata kunci: Anak, Kebiri kimia, Kekerasan seksual, Kode etik kedokteran, Sumpah dokter The implementation of chemical castration by doctors against perpetrators of child sexual violence creates a conflict between ethics and law. On the one hand, the prosecutor ordered the doctor to carry out chemical castration. Meanwhile, this task is contrary to the medical profession's code of ethics. At the same time, implementing the judge's decision is also an obligation under the law. Therefore, it is necessary to carry out further research regarding "Implementation of the Execution of Chemical Castration Sentences by Doctors Against Perpetrators of Child Sexual Violence After the Issuance of PP No. 70 of 2020.” This research uses an empirical juridical approach, combining secondary data and primary data obtained in the field regarding the implementation of chemical castration punishments for perpetrators of sexual violence. The type of data used is primary data, supported by secondary data. Secondary data collection was carried out by literature study and document study. Primary data collection was carried out by interviewing informants. The analytical method that will be used in the research is the qualitative analysis method. Based on the research results, it was concluded that, after the issuance of Government Regulation Number 70 of 2020, the implementation of chemical castration was carried out through three stages, namely clinical assessment, conclusion and implementation. Referring to Government Regulation Number 70 of 2020, the implementation of chemical castration by doctors is an authority that originates from a mandate, which acts for and on behalf of the prosecutor as the mandate giver. The obstacles to implementing chemical castration executions after the issuance of Government Regulation Number 70 of 2020 were caused by several factors. First, the contradiction between chemical castration and the medical code of ethics and the doctor's oath. Second, the difference in perception between law enforcers (prosecutors) and doctors. Third, Government Regulation no. 70 of 2020 does not have an instrument that can force doctors to carry out chemical castration based on the Prosecutor's order. Based on the author's research conclusions, the author provides several suggestions. First, doctors should submit a judicial review of the implementation of Article 9 letter b of Government Regulation no. 70 of 2020. Second, chemical castration should be carried out by a doctor on perpetrators of sexual violence who suffer from pedophilia through medical assessment, so that the doctor's actions are aimed at healing. Keywords: Children, Chemical castration, Sexual violence, Medical code of ethics, Doctor's oath

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	UPT . Dito Nipati
Date Deposited:	12 Feb 2025 06:10
Terakhir diubah:	12 Feb 2025 06:10
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/83258

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir