UPAYA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI APLIKASI BELANJA ONLINE (e-commerce) (Studi pada BBPOM di Bandar Lampung)

BELITA, ARYANI PUTRI (2025) UPAYA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI APLIKASI BELANJA ONLINE (e-commerce) (Studi pada BBPOM di Bandar Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK'.pdf Download (37Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1605Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1494Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kosmetik kala ini menjadi suatu produk yang banyak dicari, meningkatnya kepedulian individu dalam merawat diri menjadi salah satu faktornya, termasuk di daerah Lampung kedudukan kosmetik dapat dikatakan menjadi salah satu kebutuhan primer bagi semua kalangan, baik wanita, pria, anak kecil maupun dewasa, sehingganya persebaran kosmetik dipasaran sangat luas, ditambah lagi akibat dari majunya teknologi dengan munculnya aplikasi belanja online yang makin meningkatkan tingkat pembelian produk kosmetik. Dibalik kemudahan berbelanja kosmetik melalui aplikasi belanja online tersebut, sudah dapat diprediksi adanya dampak negatif yang muncul, salah satunya ialah terjadinya persebaran kosmetik ilegal pada aplikasi belanja online. Dibawah naungan BPOM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) sebagai unit pelaksana teknis yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan yang beredar di wilayah tertentu, tentunya ikut bertanggung jawab atas masalah ini, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan juga Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi tolak ukur dari BBPOM di Bandar Lampung sebagai salah satu Lembaga yang berwenang di daerah Lampung untuk bertindak dalam memberikan upaya dan strategi dalam membantu penanganannya, hal inilah yang menjadi pembahasan utama pada skripsi ini. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yurisprudensi normatif dan empiris dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun permasalahan pada skripsi ini adalah (1) Bagaimana upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung dalam penanggulangan peredaran kosmetik ilegal melalui aplikasi belanja online (e-commerce)?; (2) Apakah faktor penghambat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung dalam upaya penanggulangan peredaran kosmetik ilegal melalui aplikasi belanja online (e-commerce)? Sedangkan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung bagian pidana. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan pada penelitian ini menggunakan cara studi kepustakaan dan juga survei lapangan, dengan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan, dapat disimpulkan bahwasanya upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dalam menanggulangi peredaran kosmetik melalui e-commerce, ialah mirip dengan teori upaya penanggulangan hukum oleh kepolisian, yaitu (a) Pre-emtif (b) Preventif (c) Represif dan (d) Operasi gabungan khusus. Lalu faktor penghambat dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal melalui e-commerce ini adalah (a) Faktor hukumnya sendiri (b) Faktor penegak hukum (c) Faktor sarana atau fasilitas (d) Faktor masyarakat (e) Faktor Kebudayaan. Berdasarkan dari analisa dan juga determinasi yang ada, maka saran dari penulis ialah, kerjasama antara masyarakat, kepolisian dan juga BBPOM harus ditingkatkan dengan menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan juga integrasi agar tingkat peredaran kosmetik ilegal secara online dapat berkurang dan juga BBPOM harus lebih meningkatkan kerjasama dengan instansi lain yang berkaitan, seperti Polisi, Direktorat Bea dan Cukai, Dinas Kesehatan dan juga Pengadilan, agar keterbatasan wewenang tidak menjadi penghambat dalam pemberantasan peredaran kosmetik ilegal secara online. Serta diharapkan masyarakat dapat merubah kebudayaan dalam memilah dan mencari informasi serta lebih kritis dalam membeli produk yang hendak digunakan.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308054553 . Digilib
Date Deposited:	13 Feb 2025 02:49
Terakhir diubah:	13 Feb 2025 02:49
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/83310

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir