ANALISIS PEMENUHAN HAK MENDAPAT BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)

Fristin, Dea Pamela (2025) ANALISIS PEMENUHAN HAK MENDAPAT BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Pada Polresta Bandar Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK..pdf Download (138Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1947Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN..pdf Download (1979Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Upaya pemenuhan hak mendapat bantuan hukum bagi tersangka penyalahguna narkotika sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana memegang peranan penting dalam membela dan melindungi hak-hak tersangka, salah satu fungsi lembaga bantuan hukum adalah memberi jasa hukum pada seorang tersangka atau terdakwa guna kepentingan pembelaan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya pemenuhan hak memperoleh bantuan hukum bagi tersangka penyalahguna narkotika dan apa sajakah yang menjadi hambatan dalam upaya pemenuhan hak mendapat bantuan hukum bagi penyalahguna narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori dan konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian berupa asas-asas, nilai-nilai, serta dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan fakta-fakta yang ada dalam praktek dan mengenai pelaksanaannya berupa persepsi cara kerja dan lain-lain. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa peran Lembaga Bantuan Hukum dalam upaya melindungi hak tersangka pada tahap penyidikan adalah memberikan pendampingan terhadap tersangka sesuai Pasal 54-60 KUHAP. Dalam tahap pemeriksaan penyidik harus memberitahukan hak kepada tersangka. Upaya yang dapat dilakukan yaitu mendapatkan seorang penasihat hukum atau lebih melalui penunjukan penasihat hukum dan jika tidak mampu maka akan diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, selama proses hukum tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari dokter untuk kepentingan kesehatan baik berhubungan dengan perkara atau tidak. Selama proses hukum berlangsung,keluarga atau orang lain yang dibutuhkan bantuannya berhak diberitahukan sebagai jaminan penangguhannya. Hak lain yang harus tersangka dapatkan ialah hak untuk dianggap tidak bersalah dan tidak mendapatkan intimidasi atau kekerasan dalam tahap pemeriksaan. Untuk menegakan haknya tersebut maka tersangka dapat bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum. Namun, pelaksanaan ini menghadapi berbagai faktor kendala, yaitu: (1) faktor hukumnya, adanya kerancuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,(2) faktor aparat penegak hukum yang kurang menggunakan asas praduga tidak bersalah dan melakukan intimidasi terhadap pelaku, (3) faktor sarana dan prasarana yaitu biaya dan akses dalam mendapatkan bantuan hukum, (4) faktor masyarakat yang kurang mengetahui hak-hak mereka dalam tahap penangkapan, pemeriksaan, hingga tahap penyidikan, serta (5) faktor kebudayaan bahwa seorang yang sedang berhadapan dengan hukum dianggap telah bersalah sehingga menghambat peran advokat dalam memberikan bantuan hukum. Saran dalam penelitian ini adalah kepada pihak penyidik diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada tersangka, dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara penyidik dengan Tersangka maupun dengan pihak penasihat hukum, serta diharapkan kegiatan penyuluhan-penyuluhan dan pendidikan hukum yang berkaitan dengan hak-hak tersangka dan hak-hak asasi manusia dapat lebih ditingkatkan intensitasnya, agar apa yang menjadi hak haknya tidak terabaikan dalam pelaksanaan penyidikan oleh petugas penyidik.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308740907 . Digilib
Date Deposited:	13 Feb 2025 03:03
Terakhir diubah:	13 Feb 2025 03:03
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/83327

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir