PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PROSTITUSI YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA SEKS KOMERSIAL DAN PENGGUNA JASA SEKS KOMERSIAL

Rizkia , Ayu Rahima (2025) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PROSTITUSI YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA SEKS KOMERSIAL DAN PENGGUNA JASA SEKS KOMERSIAL. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (1816Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1811Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (1814Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

menjadi isu kontroversial di masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Praktik ini sering kali dianggap melanggar norma-norma kesusilaan, merendahkan martabat manusia, dan menyebabkan berbagai dampak negatif seperti penyebaran penyakit menular seksual dan peningkatan tindak kriminal lain. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan terkait lainnya cenderung hanya mengatur peran Mucikari, sementara Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Jasa diatur oleh Peraturan Daerah seringkali luput dari sanksi hukum. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum yang menyebabkan praktik prostitusi tetap berlangsung tanpa hambatan yang berarti. Adapun permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana dalam menangani perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks komersial? (2) Bagaimanakah efektifitas kebijakan dalam menangani permasalahan perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks komersial. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris dengan meneliti bahan pustaka atau dara-dara primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka, dokumentasi, dan didukung wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung, Penyidik Kepolisian Daerah Lampung, Tenaga Profesi Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, ASN Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Tanjung Karang dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian ditemukan bahwa penegakan hukum pidana dalam menangani permasalahan perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks komersial dilakukan oleh Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja saat ini sebatas Operasi Non Yustisi dengan mekanisme penangkapan, pendataan, pembuatan Berita Acara Penyidik, dan pembuatan surat Rizkia Ayu Rahima pernyataan komitmen. Seharusnya penegakan hukum terhadap perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Jasa Seks Komersial menggunakan Operasi Yustisi dengan dikenakan sanksi berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Praktik Prostitusi dan Tuna Susila di Wilayah Kota Bandar Lampung, serta mekanisme proses penegakan melalui tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, pemanggilan, penyitaan berdasarkan KUHAP. Efektifitas Kebijakan terhadap perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks komersial terbukti kurang mampu memberikan efek jera yang signifikan dan tidak efektif dalam menekan angka prostitusi dikarenakan pada proses penegakan hukum menggunakan Operasi Non Yustisi, serta sanksi administrasi dan sanksi kurungan yang tertera pada Perda tidak terlaksana sampai saat ini, hal ini terbukti kurang mampu memberikan efek jera yang signifikan, dan tidak dalam menanggulangi permasalahan prostitusi. Saran dalam penelitian penegakan hukum pidana terhadap permasalahan perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks komersial perlu ditingkatkan peran Aparat Penegak Hukum dalam penerapan sanksi harus tegas dan diperkuat untuk menekan angka prostitusi dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan pedoman yang ada. Efektivitas Kebijakan dalam menangani permasalahan perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks komersial Pemerintah Daerah perlu meningkatkan perhatian secara khusus terhadap permasalahan prostitusi dengan peningkatan anggaran pembinaan terhadap Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan jangka panjang yang efektif, serta peningkatan lapangan pekerjaan sebagai solusi bagi pelaku yang yang terjerat perbuatan prostitusi karena faktor ekonomi. Kata Kunci: Penegakan, Hukum Pidana, Perbuatan Prostitusi. Prostitution is a social phenomenon that has existed since ancient times and remains a controversial issue in societies around the world, including Indonesia. This practice is often considered to violate moral norms, degrade human dignity, and lead to various negative impacts such as the spread of sexually transmitted diseases and an increase in other criminal activities. The Criminal Code (KUHP) and related regulations tend to only regulate the role of pimps, while Commercial Sex Workers and clients are often governed by regional regulations that frequently overlook legal sanctions. This situation creates a legal vacuum that allows the practice of prostitution to continue without significant obstacles. The research problems in this study are: (1) How is criminal law enforcement in handling prostitution committed by commercial sex workers and commercial sex service users? (2) How is the effectiveness of policies in addressing the issues of prostitution committed by commercial sex workers and commercial sex service users? The research method used by the researcher in this study is qualitative research conducted with a normative juridical and empirical juridical approach by examining literature or primary and secondary data. The data collection methods include literature study, documentation, and are supported by interviews with the prosecutors from the Lampung High Prosecutor's Office, investigators from the Lampung Regional Police, legal professionals from the Women's Empowerment and Child Protection Office of Lampung Province, civil servants from the Bandar Lampung City Civil Service Police Unit, judges of the Tanjung Karang District Court, and academics from the Criminal Law Department of the Faculty of Law at the University of Lampung. Research findings indicate that criminal law enforcement in handling prostitution cases involving commercial sex workers and their clients is currently conducted by Civil Service Police Unit (PPNS) investigators through Non-Judicial Operations, limited to arrest procedures, data collection, investigation reports, and commitment statement preparation. Ideally, law enforcement against Rizkia Ayu Rahima prostitution activities conducted by Commercial Sex Workers and their clients should employ Judicial Operations with sanctions based on Regional Regulation No. 15 of 2002 concerning the Prohibition of Prostitution and Immorality Practices in Bandar Lampung City, following enforcement mechanisms through investigation, examination, summons, and confiscation stages as per the Criminal Procedure Code (KUHAP). The effectiveness of policies addressing prostitution by commercial sex workers and their clients has proven insufficient in providing significant deterrent effects and ineffective in reducing prostitution rates. This is due to the implementation of Non-Judicial Operations in law enforcement processes, while administrative sanctions and imprisonment penalties stipulated in the Regional Regulation remain unenforced to date. This has demonstrably failed to provide significant deterrent effects and has been ineffective in addressing prostitution issues. Recommendations for criminal law enforcement regarding prostitution issues involving commercial sex workers and their clients emphasize the need to enhance law enforcement officers' role in implementing strict sanctions. These sanctions should be strengthened to reduce prostitution rates with the aim of deterring perpetrators in accordance with existing guidelines. Regarding policy effectiveness in handling prostitution issues involving commercial sex workers and their clients, local governments need to increase special attention to prostitution problems by increasing the development budget for the Social Services Department to conduct effective long-term guidance programs. Additionally, increasing employment opportunities is recommended as a solution for those who engage in prostitution due to economic factors. Keywords: Enforcement, Criminal Law, Prostitution Act.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308736194 . Digilib
Date Deposited:	13 Feb 2025 06:37
Terakhir diubah:	13 Feb 2025 06:37
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/83436

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir