FEBY , APRELIA (2025) ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATERAI DI BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor 1169/Pid.B/2022/PN.Tjk). FAKULTAS HUKUM, universitas lampung.
|
File PDF
1. ABSTRAK.pdf Download (4Mb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb) | Minta salinan |
|
|
File PDF
3. SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (4Mb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Pemalsuan Materai adalah tindakan membuat materai yang menyerupai aslinya yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku untuk mendapatkan keuntungan. Pemalsuan materai diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai. Materai palsu dapat merusak legalitas dari sebuah dokumen. Tindakan membuat dan mengedarkan materai palsu sangatlah merugikan masyarakat,tidak hanya masyarakat tetapi Negara serta instansi seperti PERURI (percetakan Uang Republik Indonesia) yang mencetak asli materai asli. Oleh karena itu permasalahan pada penulisan skripsi ini adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku dan apakah putusan yang dijatuhkan sudah sesuai dengan keadilan substantif. Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normative dan yuridis empiris. Pada bagian data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Prosedur pengelolaan data yang diperoleh dengan cara Identifikasi data, Klasifikasi data, dan Sistematisasi data. Analisis data menggunakan analisis Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku pemalsuan materai di Bandar Lampung didasarkan pada tiga aspek. Pertama, pertimbangan yuridis, di mana pelaku terbukti melanggar Pasal 25a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Kedua, pertimbangan filosofis, di mana hakim bertujuan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga rehabilitasi bagi pelaku. Ketiga, pertimbangan sosiologis, di mana hakim melihat faktor-faktor yang memberat dan meringankan hukuman bagi pelaku. Putusan yang diberikan hakim terhadap pelaku pemalsuan materai di Bandar lampung dinilai belum memenuhi keadilan substantif, karena beratnya masa penjara yang diberikan belum efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga unsur keadilan substantif belum tercapai. Feby Aprelia Saran dari penulis diharapkan aparat penegak hukum untuk lebih mempertimbangkan lagi deterrence effect atau efek jera kepada pelaku, Serta menekan pada hal yang mengurangi tindak pidana dilingkungan masyarakat. selain itu diharapkan juga untuk dapat mempertimbangkan aspek keadilan baik bagi korban, masyarakat, ataupun Negara. perlunya meningkatkan dan memperkuat pengawasan terhadap penggunaan materai. Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Keadilan Substantive, Pemalsuan Materai Materai forgery is the act of making a stamp that resembles the original and is done intentionally with the aim of gaining profit for the perpetrator. Stamp duty counterfeiting is regulated in Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty. Fake materai can damage the legality of a document. The act of making and distributing fake materai is very detrimental to society, not only society but the State and agencies such as PERURI (the Republic of Indonesia's money printing company) which prints original stamps. Therefore, the problem that can be drawn is what is the basis for the judge's considerations in handing down a criminal decision on the perpetrator and whether the decision handed down is in accordance with substantive justice. The problem approach in this research uses a normative juridical and empirical juridical approach. The data used is primary data and secondary data. Data management procedures obtained by means of data identification, data classification, and data systematization. Data analysis uses qualitative analysis. Based on the results of the research and discussion, a conclusion can be drawn that the judge's basic considerations in imposing criminal sentences on perpetrators of materai forgery in Bandar Lampung are based on three aspects. First, juridical considerations, where the perpetrator was proven to have violated Article 25a of Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty. Second, philosophical considerations, where the judge aims not only to provide a deterrent effect, but also rehabilitation for the perpetrator. Third, sociological considerations, where the judge considers factors that aggravate and mitigate the defendant's sentence. The decision handed down by the judge against the perpetrator of the materai forgery in Bandar Lampung was deemed not to have fulfilled substantive justice, because the prison sentence given had not been effective in providing a deterrent effect for the perpetrator, so that the elements of substantive justice had not been achieved. Feby Aprelia The author's advice is that it is hoped that law enforcement officials will take more into account the deterrence effect or deterrent effect on perpetrators, and emphasize things that reduce criminal acts in the community. Apart from that, it is also hoped that they will be able to consider aspects of justice for both victims, society and the state. the need to increase and strengthen supervision over the use of materai. Keywords: Judge's Basic Consideration, Substantive Justice, Materai Forgery
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | 2308439360 . Digilib |
| Date Deposited: | 14 Feb 2025 02:16 |
| Terakhir diubah: | 14 Feb 2025 02:16 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/83475 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
