PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Lampung)

Anwar Mayer, Siregar (2024) PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Lampung). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Mahasiswa Unila.pdf Download (89Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL - Mahasiswa Unila.pdf Restricted to Hanya staf Download (2595Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN - Mahasiswa Unila.pdf Download (2317Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum, memiliki tugas penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian secara komprehensif mengatur tugas dan wewenang Kepolisian, pelanggaran kode etik masih terjadi, yang berdampak negatif pada reputasi Institusi Kepolisian. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu bagaimana penegakan kode etik profesi terhadap anggota Polri pelaku tindak pidana? dan bagaimana penegakan kode etik profesi yang ideal bagi anggota Polri pelaku tindak pidana studi kasus di Polda Lampung? Pendekatan masalah dalam tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan melalui wawancara dengan narasumber. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana akan menjalani dua peradilan yaitu peradilan umum dan peradilan kode etik profesi Polri. Umunya, Peradilan umum dilakukan terlebih dahulu dan menghasilkan putusan bagi anggota Polri yang berkekuatan hukum tetap, kemudian baru dilaksanakan sidang kode etik profesi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Dalam kasus yang dilakukan oleh AKP AG, Polda Lampung melakukan sidang kode etik profesi terlebih dahulu tanpa menunggu adanya putusan pengadilan umum yang berkekuatan hukum tetap, dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh AKP AG telah menjadi perhatian publik, mengganggu rasa keadilan masyarakat dan telah merusak nama baik Kepolisian di masyarakat. Saran dari penelitian ini yaitu (1) Hendaknya dilakukan revisi terhadap Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 dengan mencantumkan secara jelas aturan bahwa sidang kode etik terhadap anggota polri pelaku tindak pidana dilakukan setelah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kecuali dalam hal anggota Polri tertangkap tangan melakukan tindak pidana. (2) Penegakan kode etik terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana agar dilakukan setelah adanya putusan pengadilan umum yang berkekuatan hukum tetap, meskipun terdapat kebijakan yang memungkinkan dilaksanakan sidang kode etik terlebih dahulu, untuk menjamin kepastian hukum. Kata Kunci: Penegakan Kode Etik Profesi, Anggota Polri, Pelaku Tindak Pidana The Police as a law enforcement agency, has an important task in maintaining public security and order, enforcing the law, and providing protection and services to the community. Although Law Number 2 of 2002 concerning the Police comprehensively regulates the duties and powers of the Police, violations of the Code of Ethics still occur, which have a negative impact on the reputation of the police institution. The problems discussed in this study are How is the Professional Code of Ethics Enforcement against members of the Police who commit criminal offenses? and How is the ideal Professional Code of Ethics Enforcement for members of the Police who commit criminal offenses Case Study at Lampung Police? The problem approach in this thesis uses normative juridical and empirical juridical approaches. The sources and types of data used are primary data and secondary data. Determination of sources is done through interviews with sources. The data collection method is done by literature study and field study. The data analysis used is qualitative analysis. Based on the results of research and discussion that for members of the Police who commit criminal offenses will undergo two trials, namely the general court and the professional code of ethics court. In general, the general court is carried out first and results in a verdict for members of the police with permanent legal force, then a professional code of ethics hearing will be held for members as stipulated in Law Number 2 of 2002, Government Regulation Number 2 of 2003 and Police Regulation Number 7 of 2022. However, ideally in the case committed by AKP AG, Lampung Police conducted a professional code of ethics hearing first even though there was no general criminal court decision with the consideration that the criminal acts committed by AKP AG could damage the image of the police institution in the community. This research suggests that (1) it is necessary to review the procedures for enforcing the police code of ethics in cases where members of the police are involved in criminal acts. (2) the enforcement of the code of ethics against members of the police who commit criminal offenses should consider general court decisions that have permanent legal force even though there are policies that allow the code of ethics to be implemented first to ensure legal certainty. Keywords: Enforcement of Professional Code of Ethics, Police Members, Criminal Offenders

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	UPT . Dito Nipati
Date Deposited:	13 Feb 2025 06:51
Terakhir diubah:	13 Feb 2025 06:51
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/83548

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir