STUDI DESKRIPTIF STRATEGI SINGAPURA DALAM MENEKAN KETIMPANGAN GENDER

ZALFA , ZAHIRAH (2025) STUDI DESKRIPTIF STRATEGI SINGAPURA DALAM MENEKAN KETIMPANGAN GENDER. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (763Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2386Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (2385Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Ketimpangan gender di Singapura masih terjadi meskipun Singapura telah meratifikasi The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) sejak tahun 1995. Namun, Singapura mampu menekan gender inequality index (GII) secara konsisten dari tahun 2000 hingga mendapat peringkat 7 dunia sebagai negara dengan indeks ketimpangan gender yang rendah pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Singapura dalam menekan GII. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori liberal institusionalis dan konsep pengarusutamaan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan United Nations Development Programme (UNDP), CEDAW shadow report, dokumen-dokumen The Singapore Council of Women’s Organisations (SCWO), website pemerintah Singapura, dan jurnal-jurnal terkait hingga media daring internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Singapura berupaya secara maksimal memenuhi tiga tahapan pengarusutamaan gender yang didukung dengan prinsip meritokrasi yang dianut oleh Singapura. Pertama, Singapura mengadopsi terminologi pengarusutamaan gender dengan meratifikasi CEDAW pada tahun 1995. Kedua, Singapura melakukan pengambilan kebijakan pengarusutamaan gender yang dibuktikan dengan dibentuknya beberapa undang-undang serta inisiatif terkait kesetaraan gender seperti Women’s Charter, Employment Act, dan White Paper Policy. Ketiga, Singapura mengimplementasikan pengarusutmaan gender baik di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik. Selain kebijakan pemerintah, kerjasama antara institusi regional Singapura seperti SCWO dan institusi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga berperan dalam menyediakan aliran informasi, meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memonitor kekuatan lain, serta memperkuat kesolidan dari kesepakatan internasional yang membantu Singapura untuk menyusun strategi dalam menekan ketimpangan gender. Kata Kunci: Singapura, ketimpangan gender, GII, pengarusutamaan gender Gender inequality in Singapore still exists although Singapore has ratified The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) since 1995. However, Singapore managed to reduce the gender inequality index (GII) consistently from 2000 to be ranked 7th in the world as a country with a low gender inequality index in 2021. This research aims to describe Singapore's strategy in suppressing GII. This research uses the theory of liberal institutionalism and the concept of gender mainstreaming. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis methods and secondary data sources from the United Nations Development Programme (UNDP) report, CEDAW shadow report, Singapore Council of Women's Organisations (SCWO) documents, Singapore government website , and related journals and international online media. The results of this study show that Singapore makes maximum efforts to fulfill the three stages of gender mainstreaming supported by the principle of meritocracy adopted by Singapore. First, Singapore adopted gender mainstreaming terminology by ratifying CEDAW in 1995. Second, Singapore conducts gender mainstreaming decision-making as evidenced by the establishment of several laws and initiatives related to gender equality such as the Women's Charter, Employment Act, and White Paper Policy. Third, Singapore implements gender mainstreaming in the economic, education, health, and political participation sectors. In addition to government policies, cooperation between Singapore's regional institutions such as SCWO and international institutions such as the United Nations (UN) also plays a role in providing information flow, improving the government's ability to monitor other forces, and strengthening the solidity of international agreements that help Singapore to strategize in reducing gender inequality. Keywords: Singapore, gender inequality, GII, Gender Mainstreaming

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi S1-Hubungan Internasional
Pengguna Deposit:	2308230234 . Digilib
Date Deposited:	14 Feb 2025 03:21
Terakhir diubah:	14 Feb 2025 03:21
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/83618

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir