ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG MELEBIHI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt)

Pandan , Safira (2025) ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG MELEBIHI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (1433Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1524Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (1510Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Hakim memiliki keterikatan untuk menjatuhkan sanksi antara pidana minimal dan pidana maksimal, namun hakim dapat mengabaikannya jika dirasa pidana minimum masih dirasa belum mendapat kepastian hukum dan keadilan hukum. Hakim memutus suatu perkara berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan dan keyakinannya sendiri yang dirasa adil. Hakim dapat memutus perkara lebih tinggi dari petitum tuntutan jaksa penuntut umum, tetapi tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Putusan yang lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum termuat dalam putusan nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt. Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menekankan pada kajian hukumnya dan ditunjang dengan pendekatan lapangan berupa perolehan informasi serta opini penegak hukum yang terkait dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Narasumber merupakan Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tatatan, Jaksa Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan Dosen/Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan penjatuhan putusan yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi unsur Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Secara sosiologis perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang keji karena terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban sehingga patut untuk dijatuhi hukuman yang setimpal karena dilihat dari aspek psikologis Anak Korban sangat trauma dan atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan rusaknya masa depan Anak Korban yang masih dibawah umur. Sedangkan secara filosofis perbuatan terdakwa sudah sangat merugikan korban baik fisik maupun mental terlebih lagi korban merupakan anak kandungnya yang seharusnya mendapat kasih sayang dan rasa aman dari terdakwa justru terdakwa sebagai ayah kandungnya menyakiti Anak Korban. Ditinjau dari tujuan pemidanaan, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat dan memberi efek jera bagi terdakwa dan masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan serupa. Saran dari penulis terhadap penelitian ini pada permasalahan pertama adalah hakim hendaknya berani mengambil putusan yang dirasa akan benar-benar memberi efek jera bagi palaku kejahatan seperti pemberian pidana tambahan berdasarkan Pasal 81 ayat (5) UU Perlindungan Anak karena mengakibatkan kerusakan organ Anak Korban sehingga dapat dikenakan ancaman hukuman mati dan Pasal 81 ayat (7) berupa pidana kebiri kimia karena yang dimaksud dengan Pasal 81 ayat (5) dapat disertai ancaman pidana kebiri kimia. Saran penulis terhadap permasalahan kedua adalah hakim hendaknya mengedepankan asas proporsionalitas untuk mencapai mencapai keadilan sehingga sehingga tujuan hukum pidana terealisasikan dengan baik dengan sistim peradilan hukum pidana dan dapat mencegah perbuatan serupa untuk kembali terulang di masyarakat. Kata Kunci: Putusan Hakim, Melebihi, Tuntutan Penuntut Umum The judge has an attachment to impose sanctions between the minimum and maximum punishment, but the judge can ignore it if it is felt that the minimum punishment is still considered not to have legal certainty and legal justice. The judge decides a case based on the facts revealed in court and his own beliefs that are considered fair. The judge can decide the case higher than the prosecutor' s indictment, but it must not exceed the maximum punishment specified in the law. A verdict that is higher than the public prosecutor's charges is contained in verdict number: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt. The method of approach in this research uses normative juridical and empirical juridical approaches by emphasizing legal studies and supported by a field approach in the form of obtaining information and opinions of relevant law enforcers and the type of data consists of primary data and secondary data. The resource persons are Judges of the Gedong Tatatan District Court, Prosecutors of the Pesawaran District Attorney's Office, and Lecturers/Academics of the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis using qualitative analysis. Based on the results of the research and discussion it can be concluded that the imposition of a verdict that exceeds the demands of the public prosecutor in case number: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt the judge is of the opinion that the defendant in this case has fulfilled the elements of Article 81 paragraph (3) of the Child Protection Law in accordance with the charges of the public prosecutor. Sociologically, the defendant's actions were heinous because the defendant was the biological father of the victim, so he deserved to be sentenced accordingly because from a psychological aspect the victim was very traumatized and the defendant's actions caused damage to the future of the victim who was still a minor. Philosophically, the defendant's actions have caused great harm to the victim, both physically and mentally, especially since the victim is his biological child who should have received love and security from the defendant. In terms of the purpose of punishment, the punishment imposed on the defendant is not a defense nor is it a retaliation for the defendant's actions, but rather preventive, educative and corrective in nature to correct the actions of the defendant, so that in the future he can act more carefully in community life and provide a deterrent effect for the defendant and the community not to commit similar acts. The author's suggestion for this research on the first problem is that judges should dare to make decisions that are felt to have a deterrent effect on the perpetrators of crimes such as the provision of additional punishment based on Article 81 paragraph (5) of the Child Protection Law because it results in damage to the organs of the Child Victim so that it can be subject to the death penalty and Article 81 paragraph (7) in the form of chemical castration because what is meant by Article 81 paragraph (5) can be accompanied by the threat of chemical castration. The author's suggestion on the second problem is that the judge should prioritize the principle of proportionality to achieve justice so that the purpose of criminal law is well realized with the criminal justice system and can prevent similar acts from recurring in the community. Keywords: Judge’s Decision, beyond, public prosecutor's indictment.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308943154 . Digilib
Date Deposited:	14 Feb 2025 03:27
Terakhir diubah:	14 Feb 2025 03:27
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/83637

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir