ANALISIS PEMBERIAN RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

FIRMANSYAH, FIRMANSYAH (2025) ANALISIS PEMBERIAN RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (15Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (13Mb)
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (13Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tindak Pidana Perdagangan Orang atau human trafficking adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Penegakan hukum terkait trafficking diatur dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menjamin hak korban untuk memperoleh restitusi sesuai Pasal 48 Ayat (1) menyatakan bawah setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Permasalahan pada penulisan skripsi ini adalah Bagaimanakah pemberian restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan Faktor penghambat dalam pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menguji secara mendalam permasalahan yang diteliti. Dalam rangka mengumpulkan data primer, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan para ahli dibidangnya, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji. Hasil dari penelitian ini menunjukkan : (1) berdasarkan pemberiran hak restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang masih belum maksimal dalam pelaksanaannya sehingga masih terdapat korban yang tindak memperoleh hak restitusi dikarenakan belum adanya regulasi yang benar-benaer mengatur keriteria korban yang berhak mendapat hak restitusi serta ketika terpidana tidak mampu membayar restitusi lalu digantikan dengan hukuman pidana kurungan pengganti seketika berdapak pada hilangnya hak korban untuk mendapatkan restiusi. (2) terdapat faktor penghambat pemenuhan hak restitusi diantaranya adalah faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan masyarakat Indonesia. Faktor paling dominan yang menyebabkan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang belum maksimal terlaksana yaitu undang-undang dan faktor penegak hukum. Saran dalam penelitian ini adalah : (1) Pemerintah diharapkan perlu merumuskan regulasi yang lebih spesifik terkait kriteria, syarat, dan mekanisme pemberian restitusi, sehingga hak korban lebih terjamin dan aparat penegak hukum memiliki pedoman yang kuat untuk menetapkannya secara konsisten dan adil (2) Aparat Penegak Hukum diharapkan mengevaluasi kondisi finansial terpidana dengan cermat sebelum menetapkan restitusi, agar besarannya realistis dan dapat dipenuhi. Denda restitusi kepada korban sebaiknya diprioritaskan, mengingat korban adalah pihak yang paling dirugikan, dan perlu ada jaminan agar terpidana memenuhi kewajiban tersebut. Kata Kunci :Perdagangan Orang, Perlindungan Korban, Restitusi. Human trafficking is a crime against humanity. Law enforcement related to trafficking is regulated in Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Trafficking in Persons, which guarantees the right of victims to obtain restitution in accordance with Article 48 Paragraph (1) which states that every victim of trafficking in persons or their heirs is entitled to restitution. The problem in writing this thesis is how restitution is provided as a form of protection for victims of human trafficking and the inhibiting factors in the fulfillment of restitution rights for victims of human trafficking. This research adopts a normative juridical and empirical juridical approach to examine in depth the problems studied. In order to collect primary data, this research involves in-depth interviews with experts in the field, namely Judges of the Tanjung Karang District Court and Lecturers of Criminal Law at Lampung University. The results of this research are expected to make a significant contribution to a more comprehensive understanding of the issues studied. The results of this study show: (1) based on the provision of restitution rights to victims of human trafficking crime is still not optimal in its implementation so that there are still victims who act to obtain restitution rights due to the absence of regulations that really regulate the criteria of victims who are entitled to restitution rights and when the convict is unable to pay restitution and then replaced with a substitute confinement sentence immediately has an impact on the loss of victims' rights to get restitution. (2) There are factors inhibiting the fulfillment of restitution rights including statutory factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, cultural factors of Indonesian society. The most dominant factors that cause the restitution rights of victims of human trafficking crimes have not been maximally implemented are laws and law enforcement factors. The suggestions in this study are: (1) The government is expected to formulate more specific regulations related to the criteria, conditions, and mechanisms for providing restitution, so that the rights of victims are more guaranteed and law enforcement officials have strong guidelines to determine them consistently and fairly (2) Law Enforcement Officials are expected to carefully evaluate the financial condition of the convict before determining restitution, so that the amount is realistic and can be fulfilled. Restitution fines to victims should be prioritized, considering that the victim is the most harmed party, and there needs to be a guarantee that the convicted person fulfills this obligation. Keywords: Human Trafficking, Victim Protection, Restitution.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 341 Hukum-hukum negara 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308143843 . Digilib
Date Deposited:	14 Feb 2025 03:36
Terakhir diubah:	14 Feb 2025 03:36
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/83641

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir