ANSORI , APRIANDY (2024) ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANAH LIAT TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (Studi Putusan Nomor: 192/Pid.Sus/2022/PN.Gns). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK - ANSORI APRIANDY.pdf Download (12Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
TESIS FULL - ANSORI APRIANDY.pdf Restricted to Hanya staf Download (2037Kb) | Minta salinan |
|
|
File PDF
TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN - ANSORI APRIANDY.pdf Download (1765Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Setiap kegiatan usaha penambangan harus memiliki Izin sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada kenyataanya terdapat penambangan tanah liat (lempung) yang dilakukan tanpa Izin Usaha Pertambangan. Permasalahan penelitian ini adalah: apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan tanah liat tanpa Izin Usaha Pertambangan dalam Putusan Nomor: 192/Pid.Sus/2022/PN.Gns dan apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana penambangan tanah liat tanpa Izin Usaha Pertambangan telah memenuhi aspek keadilan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber terdiri dari Jaksa, Hakim dan Dosen Bagian Pidana. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan terhadap pelaku tindak pidana penambangan tanah liat tanpa Izin Usaha Pertambangan secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 185 Undang- Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertimbangan filosofis yaitu pemidanaan sebagai upaya pembinaan terhadap terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana penambangan tanah liat tanpa Izin Usaha Pertambangan belum memenuhi unsur keadilan, karena pidana penjara dan denda yang dijatuhakn belum maksimal. Selain itu tindak pidana penambangan tanah liat tanpa izin berdampak pada potensi terjadinya kerusakan lingkungan, sehingga terhadap pelaku idealnya dapat dijatuhi pidana yang lebih berat Saran dalam penelitian ini adalah majelis hakim agar dapat menjatuhkan pidana secara lebih maksimal terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin. Masyarakat disarankan untuk mengurus perizinan dalam melakukan kegiatan penambangan tanah liat kepada pihak terkait. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana, Penambangan, Tanah Liat. 3 ABSTRACT ANALYSIS OF THE BASIS OF JUDGE'S CONSIDERATION IN IMPOSING A SENTECE ON THE PERPETRATOR OF THE CRIME OF CLAY MINING WITHOUT A MINING BUSINESS PERMIT (Study on Decision Number: 192/Pid.Sus/2022/PN.Gns) By ANSORI APRIANDY Every mining business activity must have a permit as regulated in Article 35 of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Act Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. In reality, there is clay mining that is carried out without a Mining Business Permit. Research problem are: what is the basis for the judge's consideration in imposing a sentence on the perpetrator of the crime of clay mining without a Mining Business Permit in Decision Number: 192/Pid.Sus/2022/PN.Gns and what is the crime imposed by the judge on the perpetrator of the crime of land mining? Clay without a Mining Business Permit has fulfilled the aspect of justice? This research uses a normative juridical and empirical juridical approach. The data types consist of primary and secondary data. Data collection using library studies and field studies. The resource persons consisted of prosecutors, judges and lecturers in the criminal department. Data analysis was carried out qualitatively. The results of this research show that the judge's basis for imposing a prison sentence of 6 (six) months and a fine of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) subsidiary 2 (two) months in prison for the perpetrator of the crime of clay mining without a permit Judicially, the mining business, namely the defendant's actions, was proven to have violated Article 185 of the Mineral and Coal Mining Act. The philosophical consideration is that punishment is an effort to guide the defendant. Sociological considerations mean that the judge considers things that aggravate and mitigate the defendant. The decision handed down by the judge against the perpetrator of the crime of clay mining without a Mining Business License did not fulfill the elements of justice, because the prison sentence and fine imposed were not optimal. Apart from that, the criminal act of mining clay without a permit has the potential to cause environmental damage, so that the perpetrators should ideally be sentenced to heavier penalties The suggestion in this research for the panel of judges to be able to impose maximum penalties on perpetrators of mining crimes without a permit. The public is advised to obtain permits for carrying out clay mining activities from related parties. Keywords: Judge's Considerations, Imposition of Sentence, Mining, Clay.
| Jenis Karya Akhir: | Tesis (Masters) |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Hukum S2 |
| Pengguna Deposit: | UPT . Desi Zulfi Melasari |
| Date Deposited: | 13 Feb 2025 13:24 |
| Terakhir diubah: | 13 Feb 2025 13:24 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/83648 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
