ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMEBERI PUTUSAN LEPAS PADA PERKARA ILLEGAL LOGGING OLEH PEMIMPIN ADAT WAY KANAN (Stu di Putusan Nomor : 316/Pid.B/ LH/2023/PN.Tjk)

HANNAN , AKBAR AMANDA (2025) ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMEBERI PUTUSAN LEPAS PADA PERKARA ILLEGAL LOGGING OLEH PEMIMPIN ADAT WAY KANAN (Stu di Putusan Nomor : 316/Pid.B/ LH/2023/PN.Tjk). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (251Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1407Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1315Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Illegal logging merupakan salah satu tindak pidana yang krusial di Indonesia karna berdampak bagi ekosistem dan juga keberlangsungan hidup flora dan fauna. Seseorang yang melakukan illegal logging melanggar Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, untuk menanggulangi hal illegal logging ini membutuhkan tindakan tegas dari aparat penegak hukum dengan memberikan putusan dan hukuman yang tegas tanpa pandang bulu. Sehinga studi ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan putusan lepas pada perkara illegal logging yang melibatkan pemimpin adat di wilayah Way Kanan. Oleh karena itu, permasalahan yang dapat ditarik yaitu bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberi putusan lepas pada perkara illegal logging oleh pemimpin adat Way Kanan dan Apakah putusan lepas yang diberikan oleh hakim pada perkara illegal logging yang melibatkan pemimpin adat di Way Kanan memenuhi asas keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini didapat dan diolah menggunakan prosedur pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan putusan hakim yang menyatakan lepas, ada beberapa pertimbangan, antara lain berkaitan dengan dakwaan penuntut umum yang prematur, lalu karena masyarakat hukum adat masih ada dan diakui keberadaannya, belum jelasnya kepemilikan hutan, dan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. Adapun putusan lepas yang diberikan oleh hakim yang dimana bagi pihak PT. Inhutani dan PT. Paramitra Mulia Langgeng pihak mereka dirugikan karena keberadaan tanah ulayat di Provinsi Lampung tidak ada keberadaannya dan juga dakwaan dari penuntut umum mereka di tolak oleh majelis hakim. Saran yang diberikan oleh penulis yaitu menilai dampak jangka panjang dari putusan lepas dan mengkaji efektivitas putusan lepas tersebut, serta harus memahami lebih dalam mengenai kepemilikan tanah ulayat di wilayah Indonesia dan memperkuat penegakan hukum dengan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten tanpa diskriminasi selain itu juga memaksimalkan pengawasan di kawasan hutan serta mensosialisasikan kepada masyarakat tentang jenis hutan, dan bagaimana cara pengelolaan hutan dengan benar. Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Lepas, Illegal Logging

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308770833 . Digilib
Date Deposited:	14 Feb 2025 07:01
Terakhir diubah:	14 Feb 2025 07:01
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/83733

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir