PRAKTIK PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENYALAH GUNA NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DENGAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (Studi di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)

Muhammad Ichsan, Syahputra (2024) PRAKTIK PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENYALAH GUNA NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DENGAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (Studi di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Mahasiswa Unila.pdf Download (11Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL - Mahasiswa Unila.pdf Restricted to Hanya staf Download (1493Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN - Mahasiswa Unila.pdf Download (1402Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Sejak terbitnya Pedoman Nomor 18 Tahun 2021, masih ditemukan perkara penyalah guna narkotika yang dilimpahkan ke pengadilan dan dikenai pidana penjara. Padahal pemidanaan seoptimal mungkin ditujukan untuk pengedar, bukan penyalah guna. Penelitian ini menganalisa praktik penghentian penuntutan tindak pidana narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang Penulis gunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data tersebut merupakan hasil dari studi literatur dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisi secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penghentian penuntutan tindak pidana narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, merujuk pada Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 serta Pedoman No. 18 Tahun 2021. Pelaksanaan penghentian penuntutan tersebut mengalami beberapa hambatan antara lain, perbedaan persepsi antara penyidik dan penuntut umum, terbatasnya tempat rehabilitasi, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, dan masyarakat masih beranggapan setiap kejahatan akan selalu berakhir di penjara. Praktik penghentian penuntutan tindak pidana narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, idealnya dilakukan sejak tahap penyidikan. Penegak hukum mesti proaktif dalam mendorong rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna narkotika, tidak mesti menunggu permohonan dari pelaku. Berdasarkan simpulan penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, perlu mempertegas pengaturan hak dan juga jaminan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Kedua, perlu dilakukan penambahan sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan rehabilitasi di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda. Kata kunci: Penghentian penuntutan, penyalahguna narkotika, rehabilitasi Since the publication of Guideline Number 18 of 2021, cases of narcotics abusers have still been found who have been referred to court and sentenced to prison. Even though the optimal punishment possible is aimed at dealers, not abusers. This research analyzes the practice of terminating prosecution for narcotics crimes through rehabilitation with a restorative justice approach carried out by the South Lampung District Prosecutor's Office. This research is normative juridical and empirical juridical research. The data that the author used in this research consisted of primary and secondary data. This data is the result of literature studies and interviews. The data obtained was analyzed qualitatively. Based on the research results, the termination of prosecution for narcotics crimes through rehabilitation with a restorative justice approach at the South Lampung District Prosecutor's Office, refers to Attorney General Regulation no. 15 of 2020 and Guideline no. 18 of 2021. The implementation of the termination of prosecution experienced several obstacles, including differences in perception between investigators and public prosecutors, limited rehabilitation places, lack of public knowledge and understanding regarding resolving cases through restorative justice, and the public still thinks that every crime will always end in prison. The practice of terminating prosecution for narcotics crimes through rehabilitation with a restorative justice approach, ideally carried out from the investigation stage. Law enforcers must be proactive in encouraging the rehabilitation of narcotics abusers, without having to wait for a request from the perpetrator. Based on the conclusions, the author proposes several suggestions as follows. First, it is necessary to emphasize the regulation of rights and guarantees for rehabilitation for drug addicts and abusers in Law No. 35 of 2009. Second, it is necessary to add infrastructure to support the implementation of rehabilitation at the BNN Kalianda Rehabilitation Center. Keywords: Termination of prosecution, narcotics abusers, rehabilitation

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	UPT . Dito Nipati
Date Deposited:	14 Feb 2025 08:02
Terakhir diubah:	14 Feb 2025 08:02
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/83804

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir