PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP NARAPIDANA ANAK YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN DI DALAM LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

Cantika Hikmiyah, Putri (2024) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP NARAPIDANA ANAK YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN DI DALAM LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK-ABSTRACT - Rocket Digital.pdf Download (39Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL - Rocket Digital.pdf Restricted to Hanya staf Download (1656Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Rocket Digital.pdf Download (1524Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah fasilitas penegakan hukum bagi anak-anak dengan kondisi kebutuhan terlantar yang memengaruhi perilaku kriminal. Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap narapidana anak yang melakukan penganiayaan hingga menyebabkan kematian di LPKA Kelas IIA Bandar Lampung. Rumusan masalah penelitian ini yaitu terkait bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap narapidana anak yang melakukan penganiayaan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang menyebabkan kematian dan Apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap narapidana anak yang melakukan penganiayaan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang menyebabkan kematian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak dan hukum pidana terkait kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian di dalam LPKA. Sementara itu, pendekatan empiris melibatkan pengumpulan data melalui studi kasus, wawancara dengan stakeholders terkait, dan analisis terhadap implementasi hukum. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap narapidana anak yang melakukan penganiayaan hingga kematian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) melibatkan formulasi, aplikasi, dan eksekusi kebijakan. Tahap Formulasi diatur dalam Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Tahap Aplikasi pelaksanaanya mengikuti prosedur investigasi, dan Tahap Eksekusi yaitu penegakkan hukumnya berupa pidana penjara selama 1 tahun. Kolaborasi antar pihak diperlukan untuk menjamin keadilan, keamanan, dan perlindungan bagi narapidana anak. Kemudian mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap narapidana anak di LPKA Kelas IIA iii Cantika Hikmiyah Putri Bandar Lampung meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Sanksi yang kurang tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi masalah, disertai kurangnya pemahaman petugas LPKA dan fasilitas yang terbatas. Kesadaran hukum masyarakat dan budaya lokal perlu ditingkatkan, sanksi hukum yang spesifik, pelatihan petugas, dan fasilitas LPKA yang memadai penting untuk efektivitas penegakan hukum dan rehabilitasi narapidana anak. Saran dari penelitian ini yaitu LPKA Kelas IIA Bandar Lampung sebaiknya meningkatkan kerjasama dengan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, guna memperkuat penegakan hukum pidana terhadap narapidana anak pelaku penganiayaan. Kemudian LPKA juga seharusnya memprioritaskan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak di dalamnya, dan jika program yang ada tidak efektif, pertimbangan untuk penggantian dengan program yang lebih sesuai perlu dilakukan. Kata Kunci : Penegakkan Hukum, Narapidana Anak, Penganiayaan. The Special Children's Development Institute (LPKA) is a law enforcement facility for children with abandoned needs that affect criminal behavior. This study discusses law enforcement against child inmates who commit abuse to cause death at LPKA Class IIA Bandar Lampung. The formulation of this research problem is related to how to enforce criminal law against child inmates who commit abuse in the Special Child Development Institution that causes death and whether the factors that hinder the enforcement of criminal law against child inmates who commit abuse in the Special Child Development Institution that cause death. The research method used is a normative and empirical approach. The normative approach is carried out by analyzing legal regulations that regulate child protection and criminal law related to cases of abuse that result in death in LPKA. Meanwhile, the empirical approach involves collecting data through case studies, interviews with relevant stakeholders, and analysis of legal implementation. The results of the research and discussion show that law enforcement against child inmates who commit abuse to death at the Special Child Development Institute (LPKA) involves the formulation, application, and execution of policies. The Formulation Stage is regulated in Article 76C of Law Number 35 of 2014, the Implementation Application Stage follows the investigation procedure, and the Execution Stage is the enforcement of the law in the form of imprisonment for 1 year. Collaboration between parties is needed to ensure justice, security, and protection for child inmates. Then regarding the Factors that affect law enforcement against child inmates in LPKA Class IIA Bandar Lampung includes legal factors, law enforcement, facilities, society, and culture. Sanctions that are not strict in the Child Protection Law are a problem, accompanied by a lack of understanding by LPKA officers and limited facilities. Legal awareness of local communities and cultures needs to be improved, specific v Cantika Hikmiyah Putri legal sanctions, officer training, and adequate LPKA facilities are important for the effectiveness of law enforcement and rehabilitation of child prisoners. The suggestion from this study is that LPKA Class IIA Bandar Lampung should increase cooperation with law enforcement agencies, such as the police and the prosecutor's office, in order to strengthen criminal law enforcement against child inmates who commit abuse. Then LPKA should also prioritize coaching programs that are in accordance with the needs of the children in it, and if the existing programs are not effective, consideration for replacement with a more appropriate program needs to be made. Keywords: Law Enforcement, Juvenile Prisoners, Maltreatment.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	UPT . Dito Nipati
Date Deposited:	18 Feb 2025 07:32
Terakhir diubah:	18 Feb 2025 07:32
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/84290

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir