Budi Kurniawan, Tymbasz (2024) PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENERIMAAN KREDIT PADA BANK BUMN (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK - Mahasiswa Unila.pdf Download (14Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
TESIS FULL - Mahasiswa Unila.pdf Restricted to Hanya staf Download (1947Kb) | Minta salinan |
|
|
File PDF
TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN - Mahasiswa Unila.pdf Download (1608Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Optimalisasi peran Kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi merupakan langkah strategis yang perlu ditempuh dalam menghadapi kendala pengembalian kerugian negara yang belum maksimal dan pelaksanaan peran jaksa yang belum sesuai dengan kompetensi. Penelitian ini menganalisis peran Kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi penerimaan kredit pada Bank BUMN serta faktor-faktor penghambat peran Kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan, Narasumber penelitian adalah Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh simpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi penerimaan kredit pada Bank BUMN secara normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHAP. Peran ideal ditempuh dengan kegiatan intelijen kejaksaaan dan pelacakan asset. Peran faktual dilaksanakan dengan melakukan penyidikan, penyusunan dakwaan dan penuntutan terhadap tiga orang terdakwa tindak pidana korupsi penerimaan kredit pada Bank BUMN. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini menuntut para terdakwa secara kumulatif, yaitu pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian negara. Faktor penghambat peran Kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi penerimaan kredit pada Bank BUMN adalah masih kurangnya personil Jaksa selaku penyidik, Penuntut Umum dan Jaksa Intelijen, belum optimalnya instrumen hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi dan permintaan keterangan ahli yang menghabiskan waktu relatif lama, sehingga harus ada peningkatan soft skill dalam audit kerugian negara bagi jaksa. Saran dalam penelitian ini: Kepada Jaksa Agung Muda Intelijen disarankan untuk mengoptimalkan peran intelijen kejaksaan dalam pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi. Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung agar meminimalisasi hambatan sarana prasarana pelacakan aset dengan cara merealisasikan teknologi komunikasi dan informasi dalam pelacakan asset pelaku tindak pidana korupsi. Kata Kunci: Peran, Kejaksaan, Kerugian Negara, Korupsi, Kredit BUMN. Optimizing the role of the Prosecutor's Office in the process of recovering state financial losses resulting from criminal acts of corruption is a strategic step that needs to be taken in facing obstacles in the form of recovering state losses that are not yet optimal and implementing the prosecutor's role that is not in accordance with competence. This research examines the role of the Prosecutor's Office in efforts to recover state financial losses in criminal acts of corruption in receiving credit at State Owned Enterprises Banks and the factors inhibiting the role of the Prosecutor's Office in efforts to recover state financial losses in criminal acts of corruption in receiving credit at State Owned Enterprises Banks. This research uses a normative juridical and empirical juridical approach. Data was collected through library research and field studies. The research resource was the Public Prosecutor at the Bandar Lampung District Prosecutor's Office. The data was analyzed qualitatively to obtain conclusions. The results of this research show that the role of the Prosecutor's Office in efforts to recover state financial losses in the criminal act of corruption in receiving credit at state-owned banks is normatively implemented based on statutory regulations including the Prosecutor's Law, the Corruption Eradication Act and the Criminal Procedure Code. The ideal role is played by prosecutorial intelligence activities and asset tracking. The factual role was carried out by carrying out investigations, preparing indictments and prosecuting three defendants accused of the crime of corruption in receiving credit at a state-owned bank. In this case, the Public Prosecutor prosecutes the defendants cumulatively, namely the main punishment in the form of imprisonment and a fine as well as additional punishment to pay compensation for state losses. The inhibiting factors the role are the lack of prosecutors as investigators, public and intelligence prosecutors, the lack of optimal legal instruments in handling criminal acts of corruption and requests for expert information that take relatively little long time, so there must be an increase in soft skills in auditing state losses for prosecutors. Suggestions in this research: The Deputy Attorney General for Intelligence is advised to optimize the role of prosecutorial intelligence in tracking the assets of perpetrators of criminal acts of corruption. The Head of the Bandar Lampung District Prosecutor's Office should minimize obstacles to infrastructure and facilities for tracking assets by implementing communication and information technology in tracking the assets of perpetrators of criminal acts of corruption. Keywords: Role, Prosecutor's Office, State Losses, Corruption, State Owned Enterprises Credit.
| Jenis Karya Akhir: | Tesis (Masters) |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Hukum S2 |
| Pengguna Deposit: | UPT . Dito Nipati |
| Date Deposited: | 19 Feb 2025 04:01 |
| Terakhir diubah: | 19 Feb 2025 04:01 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/84489 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
