ASTARIN , UMMU CHAIDA (2024) ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PERJUDIAN TOGEL KEPADA KHALAYAK UMUM (Studi Putusan Nomor: 1484/Pid.B/2020/PN.Tjk). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK (2) - Astarin Ummu chaida.pdf Download (20Kb) | Preview |
|
![]() |
File PDF
TESIS FULL (3) - Astarin Ummu chaida.pdf Restricted to Hanya staf Download (1672Kb) | Minta salinan |
|
|
File PDF
TESIS FULL TANPA PEMBAHASAN (1) - Astarin Ummu chaida.pdf Download (1433Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Perjudian togel merupakan salah satu jenis tindak pidana yang meresahkan masyarakat sehingga aparat penegak hukum melaksanakan proses penegakan hukum dalam konteks sistem peradilan pidana untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana. Permasalahan: Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyediaan sarana prasarana perjudian togel kepada khalayak umum dan mengapa terdapat faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyediaan sarana prasarana perjudian togel kepada khalayak umum? Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri atas hakim, jaksa dan akademisi hukum pidana. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyediaan sarana prasarana perjudian togel kepada khalayak umum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana. Penegakan hukum oleh Kepolisian dilakukan dengan melakukan penyelidikian dan penyidikan serta melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Penegakan hukum oleh Kejaksaan dilakukan dengan penyusunan dakwaaan dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun tuntutannya adalah 10 (sepuluh) bulan penjara. Penegakan hukum oleh Pengadilan dilaksanakan hakim dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu 7 (tujuh) bulan penjara. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyediaan sarana prasarana perjudian togel kepada khalayak umum terdiri atas faktor penegak hukum, yaitu keterbatasan kemampuan penegak hukum dalam mendeteksi perjudian togel online. Faktor sarana dan prasarana, yaitu adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet yang memungkinkan terjadinya tindak pidana perjudian togel secara online. Faktor masyarakat merupakan faktor paling dominan yaitu adanya masyarakat yang menganggap bermain judi sebagai suatu kebiasaan atau sekedar kegiatan untuk mengisi waktu, serta kurangnya kesediaan dari masyarakatuntuk menjadi pelapor atau saksi dalam tindak pidana perjudian togel secara online. Hendaknya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel secara online dilaksanakan secara lebih optimal oleh aparat penagak hukum. Penegak hukum agar meningkatkan penyuluhan tentang perjudian togel dan bekerjasama dengan tokoh masyarakat atau stakeholder terkait untuk meminimalisasi perjudian. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku, Togel, Umum. ABSTRACT ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS OF PROVIDING LOTTERY GAMBLING FACILITIES TO THE PUBLIC (Study Decision Number: 1484/Pid.B/2020/PN.Tjk) By ASTARIN UMMU CHAIDA Togel gambling is a type of criminal act that disturbs the public so that law enforcement officers carry out law enforcement processes in the context of the criminal justice system to prevent and deal with criminal acts. Problem: How is law enforcement against perpetrators of criminal acts of providing lottery gambling facilities to the public and why are there inhibiting factors law enforcement against perpetrators of criminal acts of providing lottery gambling facilities to the public? The research approach used is a normative juridical and an empirical juridical approach. Data was collected using literature study and field study procedures. The research sources consisted of judges, prosecutors and criminal law academics. Data analysis was carried out qualitatively. The results of this research indicate that law enforcement against perpetrators of criminal acts of providing lottery gambling facilities to the public is carried out by law enforcement officers in accordance with the criminal justice system. Law enforcement by the Police is carried out by carrying out inquiries and investigations as well as handing over suspects and evidence to the Prosecutor's Office. Law enforcement by the Prosecutor's Office is carried out by preparing indictments and prosecution by the Public Prosecutor. The demand is 10 (ten) months in prison. The judge carried out law enforcement by the court by imposing a prison sentence on the defendant, namely 7 (seven) months in prison. Factors that hinder the law enforcement against perpetrators of criminal acts of providing lottery gambling facilities to the public consist of law enforcement factors, namely the limited ability of law enforcers to detect online lottery gambling. Facilities and infrastructure factors, namely the advancement of internet- based information and communication technology which makes it possible for online lottery gambling crimes to occur. The community factor is the most dominant factor, namely the existence of people who consider gambling as a habit or just an activity to fill their time, as well as the lack of willingness of the public to become reporters or witnesses in criminal acts of online lottery gambling. The enforcement of criminal law against perpetrators of criminal acts of online lottery gambling should be carried out more optimally by law enforcement officers. Law enforcers should increase education about lottery gambling and collaborate with community leaders or related stakeholders to minimize gambling. Keywords: Law Enforcement, Perpetrators, Lottery Gambling, Public.
Jenis Karya Akhir: | Tesis (Masters) |
---|---|
Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Hukum S2 |
Pengguna Deposit: | UPT . Desi Zulfi Melasari |
Date Deposited: | 19 Feb 2025 04:08 |
Terakhir diubah: | 19 Feb 2025 04:08 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/84493 |
Actions (login required)
![]() |
Lihat Karya Akhir |