PENERAPAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor : 55/Pid.sus/2022/Pn Bbu)

Muhammad, Ammar Taufiq (2024) PENERAPAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor : 55/Pid.sus/2022/Pn Bbu). HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - muhammad ammar taufiq.pdf Download (667Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - muhammad ammar taufiq.pdf Restricted to Hanya staf Download (995Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN - muhammad ammar taufiq.pdf Download (660Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Anak menjadi korban tindak pidana antara lain anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik atau psikis dan anak korban kejahatan seksual. Tindak pidana korban kejahatan seksual atau persetubuhan perlu ada nya perlindungan khusus terutama pada anak yaitu melalui Restitusi, sebagai salah satu upaya perlindungan bagi korban tindak pidana anak salah satu nya tindak pidana persetubuhan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan hak restitusi oleh penegak hukum dan faktor penghambat penerapan hak restitusi anak korban tindak pidana persetubuhan pada putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu. Berdasarkan dari uraian tersebut perlu dilakukannya penelitian dengan permasalahan : Bagaimanakah Penerapan Hak Restitusi oleh penegak hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan pada putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu ? dan Apakah faktor penghambat dalam penerapan hak restitusi anak korban tindak pidana persetubuhan pada putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu ? Penelitian ini menggabungkan penelitian hukum deskriptif dengan penelitian hukum normatif empiris. pendekatan masalah yuridis normatif yang digunakan dalam peneltiian ini didukung oleh yuridis empiris. dan data serta sumber data yang digunakan adalah data sekunder. proses pengolahan data meliputi melihat data, membubuhi keterangan data, merekonstruksi bahan dan mengorganisasi bahan hukum. Data tersebut kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan prosedur dan regulasinya sudah diatur dala Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pengaturan tentang mekanisme pelaksanaan restitusi juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa restitusi dapat diajukan melalui 3 tahap yaitu penyidikan, penuntutan, dan setelah putusan hakim yang bersifat hukum tetap dan Faktor yang menghambat dalam penerapan hak restitusi anak korban tindak pidana persetubuhan terdapat 3 (tiga) faktor. Faktor pertama adalah hukum dalam hal ini undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang terkait hak restitusi terhadap anak belum memiliki daya paksa terhadap pelaku jika pelaku tidak membayar kewajibannya membayar restitusi kepada korban. Faktor kedua adalah penegak hukum, dalam hal ini adalah kurang kesepahaman penegak hukum terkait pentingnya pemberian hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan. Faktor kertiga adalah masyarakat dalam hal ini adalah masih kurangnya kemauan dan kemampuan pelaku dalam hal pemberian hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan. Saran dari penulis kepada pemerintah dan para penegak hukum yaitu bagi pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada aparat penegak hukum maupun masyarakat mengenai perlindungan hukum dan hak-hak sebagai korban tindak pidana, dalam hal ini yaitu restitusi atau ganti kerugian. Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan bantuan dalam bentuk kompensasi jika pemenuhan hak restitusi pada anak korban apabila pelaku tidak dapat memenuhi restitusi tersebut sehingga korban tetap mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang dialaminya. Adapun bagi penegak hukum diperlukan pembaharuan terhadap peraturan tentang pengajuan restitusi dengan mekanisme pelaksanaan yang jelas agar aparat penegak hukum atau lembaga yang berwenang dapat berperan dalam memenuhi hak restitusi terhadap anak korban persetubuhan sebagai pertimbangan agar restitusi menjadi sebuah pidana. Kata Kunci : Anak, Hak Restitusi, Tindak Pidana Persetubuhan Children who are victims of criminal acts include children who conflict with the law, children who are economically or sexually exploited, children who are victims of pornography, children who are victims of kidnapping, selling, or trafficking, children who are victims of physical or psychological violence and children who are victims of sexual crimes. Crime victims of sexual crimes or sexual intercourse require special protection, especially for children, namely through restitution, as one of the protection measures for victims of child crimes, one of which is the crime of sexual intercourse. This research was conducted to analyze the implementation of the right to restitution by law enforcers and the factors inhibiting the implementation of the right to restitution for children who are victims of criminal acts of sexual intercourse in decision Number 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu. Based on this description, it is necessary to research the problem: How is the right to restitution implemented by law enforcers towards child victims of the crime of sexual intercourse in decision number 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu? and What are the inhibiting factors in implementing the right to restitution for children who are victims of criminal acts of sexual intercourse in decision Number 55/Pid.Sus/2022/PN Bbu? This research combines descriptive legal research with empirical normative legal research. The normative juridical problem approach used in this research is supported by empirical juridical. and the data and data sources used are secondary data. The data processing process includes viewing data, annotating data, reconstructing materials, and organizing legal materials. The data was then analyzed using qualitative analysis techniques. The results of the research show that the procedures and regulations for the application of the right to restitution to child victims of the crime of sexual intercourse have been regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the regulations regarding the mechanism for implementing restitution have also been regulated in Government Regulation Number 43 of 2017, which states that restitution can be submitted through 3 stages, namely investigation, prosecution, and after the judge's decision which is permanent legal and there are 3 (three) factors that hinder the implementation of the right to restitution for children who are victims of sexual intercourse crimes. The first factor is the law; in this case the laws and regulations relating to the right to restitution for children, do not yet have coercive power against the perpetrator if the perpetrator does not pay his obligation to pay restitution to the victim. The second factor is law enforcement, in this case the lack of maximum understanding between law enforcers regarding the importance of granting the right to restitution to child victims of sexual intercourse crimes. The third factor is that society, in this case, still lacks the willingness and ability of perpetrators to grant restitution rights to child victims of criminal acts of sexual intercourse. The author advises the government and law enforcers that the government is expected to provide outreach to law enforcement officers and the public regarding legal protection and rights as victims of criminal acts, in this case, namely restitution or compensation. Apart from that, the government is expected to provide compensation to fulfill the child victim's right to restitution if the perpetrator cannot fulfill the restitution so that the victim still gets compensation commensurate with the losses they have experienced. As for law enforcement, it is necessary to update the regulations regarding submitting restitution with a clear implementation mechanism so that law enforcement officials or authorized institutions can play a role in fulfilling the right to restitution for child victims of sexual intercourse as a consideration so that restitution becomes a crime. Keywords: Children, Right to Restitution, Crime of Sexual Intercourse.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	20 Feb 2025 01:31
Terakhir diubah:	20 Feb 2025 01:31
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/84659

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir