PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI DI LAMPUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DESA Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi MAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG Balai Pemerintahan Desa – Kementrian Dalam Negeri di Lampung

MUHAMMAD, NAUFAL ARIAWAN (2023) PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI DI LAMPUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DESA Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi MAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG Balai Pemerintahan Desa – Kementrian Dalam Negeri di Lampung. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
 File PDF
ABSTRAK - Muhammad Naufal Ariawan.pdf
Download (760Kb) | Preview
[img] File PDF
NV 3 Skripsi Muhammad Naufal Ariawan - Lampiran - Muhammad Naufal Ariawan.pdf
Restricted to Hanya staf
Download (1547Kb) | Minta salinan
[img]
Preview
 File PDF
NV 3 Skripsi Muhammad Naufal Ariawan - BAB IV & Lampiran - Muhammad Naufal Ariawan.pdf
Download (1435Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri merupakan sebuah lembaga yang sangat penting dalam memajukan desa-desa di Indonesia. Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pemerintahan desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Peran Balai Pemerintahan Desa KEMENDAGRI dalam upaya mengurangi terjadinya kasus korupsi di lingkup pemerintahan desa sangat memungkinkan, sebab tupoksi lembaga tersebut memberikan pelatihan terhadap aparat desa baik itu dibidang penataan dan administrasi pemerintahan desa. Selain itu, peran Balai PMD memberikan pelatihan dibidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa, serta Keuangan dan Aset Desa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran balai pemerintahan desa kemendagri di lampung dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di desa serta Bagaimana faktor penghambat dalam peran balai pemerintahan desa kemendagri di lampung dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di desa. Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif merupakan metode yang hanya menitikberatkan pada penelitian melalui bahan literatur atau pustaka, dengan tujuan memahami pokok bahasan secara jelas dan terperinci mengenai suatu objek yang berpedoman pada teoritis. Balai Pemerintahan Desa KEMENDAGRI di Lampung memiliki peran penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di desa, dengan melakukan kegiatan pelatihan di bidang pemerintahan dan sosialisasi anti-korupsi kepada masyarakat dengan mengacu pada pencegahan korupsi. Meskipun dirancang untuk mencegah budaya koruptif dan menumbuhkan kesadaran untuk berperilaku koruptif. Balai Pemerintahan Desa memuat instruksi untuk menyelenggarakan pelatihan antikorupsi yang mengandung 7 nilai penting, yaitu; Jujur, Kepedulian Kemandirian, Kedisiplinan, Tanggung Jawab, Kerja Keras, serta Adil. Akan tetapi, terdapat faktor penghambat terhadap peran Balai Pemerintahan Desa KEMENDAGRI di Lampung dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di desa yang mana meliputi rendahnya pemahaman mengenai gerakan anti- korupsi, kurangnya pengawasan, pemenuhan dokumen saat perencanaan dan pelaksanaan, administrasi kegiatan, munculnya rasa ketakutan untuk melanggar, serta ketidakjelasan dalam instruksi dan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, faktor lain yang menjadi penghambat adalah ketidakyakinan masyarakat terhadap kegiatan pencegahan korupsi, serta kurangnya pemahaman mengenai tindak pidana korupsi dan pentingnya peran masyarakat dalam mencegahnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, penulis menuangkan saran yakni Balai Pemerintahan Desa KEMENDAGRI di Lampung diharapkan akan berperan penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi di desa dengan melakukan kegiatan pelatihan dan sosialisasi anti-korupsi kepada Aparatur Pejabat Desa serta masyarakat. Kata kunci: Balai Pemerintahan Desa, Pencegahan Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi The Village Government Center of the Ministry of Home Affairs is a very important institution in advancing villages in Indonesia. The Village Government Center of the Ministry of Home Affairs is a Technical Implementation Unit in the field of village government which is under and responsible to the Director General of Village Government Development. The role of the Ministry of Home Affairs Village Government Center in an effort to reduce the occurrence of corruption cases within the scope of village government is very possible, because the institution provides training to village officials, both in the field of village government structuring and administration. In addition, the role of the PMD Center is to provide training in the fields of Institutional and Village Cooperation, as well as Village Finance and Assets. The problem in this study is how the role of the village government hall of the Ministry of Home Affairs in Lampung in efforts to prevent corruption in the village and how the inhibiting factors in the role of the village government hall of the Ministry of Home Affairs in Lampung in efforts to prevent corruption in the village government office of the Ministry of Home Affairs in Lampung. The problem approach used in this study is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Normative juridical is a method that only focuses on research through literature or literature, with the aim of understanding the subject clearly and in detail about an object that is guided by theory. The Ministry of Home Affairs Village Government Center in Lampung has an important role in efforts to prevent corruption crimes in the village, by conducting training activities in the field of government and anti-corruption socialization to the community with reference to corruption prevention. Although it is designed to prevent a corrupt culture and foster awareness to behave corruptly. The Village Government Center contains instructions to organize anti-corruption training which contains 7 important values, namely; Honesty, Concern for Independence, Discipline, Responsibility, Hard Work, and Fairness. However, there are factors that hinder the role of the Ministry of Home Affairs Village Government Center in Lampung in efforts to prevent corruption in the village, which includes low understanding of the anti-corruption movement, lack of supervision, fulfillment of documents during planning and implementation, administration of activities, the emergence of fear of violations, and ambiguity in the instruction and implementation of activities. In addition, other factors that are inhibiting are public distrust in corruption prevention activities, as well as a lack of understanding of corruption crimes and the importance of the community's role in preventing them. Based on the research that has been conducted by the author, the author suggests that the Village Government Center of the Ministry of Home Affairs in Lampung is expected to play an important role in the prevention of corruption in the village by conducting anti-corruption training and socialization activities to Village Officials and the community. Keywords: Village Government Hall, Corruption Prevention, Anti-Corruption Education

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit: UPT . Dito Nipati
Date Deposited: 20 Feb 2025 07:34
Terakhir diubah: 20 Feb 2025 07:34
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/84727

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir
Digital Library is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.