AKUNTABILITAS RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI LAMPUNG BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2022

MUHAMMAD, SHAFWAN ASSALAM (2025) AKUNTABILITAS RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI LAMPUNG BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2022. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (665Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2853Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (2509Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia menjadi perhatian nasional, termasuk di Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung, sebagai ibu kota provinsi, menjadi representasi dari persoalan ini, dengan aspirasi masyarakat yang mengharapkan peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui dukungan kebijakan yang tepat. Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses DPRD merupakan bentuk akuntabilitas legislatif dalam menyerap dan memperjuangkan kebutuhan publik, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan. Akan tetapi, ketidakjelasan tindak lanjut atas aspirasi tersebut mencerminkan lemahnya akuntabilitas DPRD dalam memastikan responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas anggota DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan reses bidang pendidikan pada tahun 2022. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan untuk memahami bagaimana DPRD menjalankan fungsi representasinya, khususnya dalam menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Analisis dilakukan dengan menggunakan indikator akuntabilitas Hulme dan Turner (1997), meliputi legitimasi, kualitas moral, kepekaan, keterbukaan, pemanfaatan sumber daya, serta efisiensi dan efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aspirasi masyarakat telah dihimpun, seperti permintaan pembangunan fasilitas pendidikan dan evaluasi kebijakan zonasi, realisasinya masih belum optimal. Kendala utama mencakup keterbatasan anggaran, hambatan birokrasi, dan kurangnya kepekaan dalam tindak lanjut aspirasi hasil reses. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan akuntabilitas DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat khususnya untuk mendukung perbaikan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung. Kata Kunci: Legitimasi, Kinerja Legislatif, Kepekaan, Keterbukaan, Aspirasi Masyarakat

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	2308367953 . Digilib
Date Deposited:	21 Feb 2025 02:05
Terakhir diubah:	21 Feb 2025 02:05
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/84756

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir