UPAYA TIM ASESMEN TERPADU DALAM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA

Muhammad, Hanif Falaqiah (2024) UPAYA TIM ASESMEN TERPADU DALAM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF Muhammad Hanif Falaqiah_2012011203_Skripsi Abstrak - Muhammad Hanif Falaqiah.pdf Download (208Kb) | Preview
	File PDF Muhammad Hanif Falaqiah_2012011203_Skripsi Full - Muhammad Hanif Falaqiah.pdf Restricted to Hanya staf Download (1772Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF Muhammad Hanif Falaqiah_2012011203_Skripsi Tanpa Bab Pembahasan - Muhammad Hanif Falaqiah.pdf Download (1118Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Meningkatnya penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika membuat kapasitas lapas menjadi overcapacity. Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa korban penyalahguna dan pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Sebelum mendapat rekomendasi untuk rehabilitasi, korban penyalahguna dan pecandu narkotika harus menjalani proses asesmen terpadu yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Hukum dan Tim Medis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Tim Asesmen Terpadu dan hambatan yang dialami dalam penerapan keadilan restoratif bagi korban penyalahguna dan pecandu narkotika. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengolahan data melalui tahap seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah disajikan dalam bentuk uraian, dibahas, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari diberi kesimpulan serta saran. Berdasarkan hasil dan pembahasan, keadilan restoratif bagi korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika dengan pemberian rekomendasi rehabilitasi sudah tepat diberikan karena sesuai Pasal 54 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama 7 Lembaga Negara. Akan tetapi, dalam pelaksanaan keadilan restoratif melalui asesmen terpadu terdapat berbagai hambatan, seperti kurangnya dana, tim ahli yang kurang, serta singkatnya waktu pengajuan asesmen terpadu. Adapun saran penulis dalam penelitian ini adalah perlu dibuatnya aturan khusus mengenai pelaksanaan asesmen terpadu sendiri sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam menafsirkan ketentuan dalam mengenai siapa yang berhak diasesmen dan mendapat rekomendasi rehabilitasi serta peran penting dari berbagai pihak terutama orang tua sangat diperlukan untuk mengawasi perkembangan pertumbuhan anggota keluarganya agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika. Kata Kunci : Tim Asesmen Terpadu, Keadilan Restoratif, Narkotika The increase in drug abusers, abuse victims and narcotics addicts is causing prison capacity to become overcapacity. Article 54 Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics states that victims of narcotics abuse and addicts are required to undergo rehabilitation. Before receiving a recommendation for rehabilitation, victims of drug abuse and addicts must undergo an integrated assessment process carried out by an Integrated Assessment Team consisting of a Legal Team and a Medical Team. The purpose of this research is to determine the efforts of the Integrated Assessment Team and the obstacles experienced in implementing restorative justice for victims of narcotics abusers and addicts. The problem approach used is normative juridical which is supported by an empirical juridical approach. The types and sources of data used consist of primary data and secondary data. Data processing goes through the stages of data selection, data classification, and data systematization. The data has been presented in the form of descriptions, discussed and analyzed descriptively qualitatively then concluded in general and then given conclusions and suggestions. Based on the results and discussion, restorative justice for victims of narcotics abuse and addiction by providing recommendations for rehabilitation is appropriate because it is in accordance with Article 54 of Law no. 35 of 2009 Regulation of the Head of the National Narcotics Agency no. 11 of 2014 and Joint Regulations of 7 State Institutions. However, in implementing restorative justice through integrated assessments, there are various obstacles, such as lack of funds, insufficient team of experts, and short time for submitting integrated assessments The author's recommendation in this research is that specific regulations need to be established regarding the implementation of integrated assessments. This would eliminate discrepancies in interpreting the rules concerning who is eligible for assessment and rehabilitation recommendations. Additionally, the significant role of various parties, especially parents, is crucial in monitoring the development of their family members to prevent them from getting involved in drug-related criminal activities. Keywords: Integrated Assessment Team, Restorative Justice, Narcotics

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Dito Nipati
Date Deposited:	21 Feb 2025 08:20
Terakhir diubah:	21 Feb 2025 08:20
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/84943

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir