PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM TRANSFORMASI PEMERINTAHAN DIGITAL DI KOTA BANDAR LAMPUNG

RITA, PERTIWI (2024) PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM TRANSFORMASI PEMERINTAHAN DIGITAL DI KOTA BANDAR LAMPUNG. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (19Kb) | Preview
	File PDF RITA PERTIWI - 2122011018. full.pdf Restricted to Hanya staf Download (1495Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF RITA PERTIWI - 21220110118. nnpbhs.pdf Download (1178Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tata kelola pemerintahan daerah yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Good Governance yaitu meliputi proses, struktur, nilai pengetahuan, aturan, organisasi, manajemen, kebijakan, sektor swasta, globalisasi, akuntabilitas, dan transparansi serta berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapainya harus dikuasai dan dipahami mengenai prinsip-prinsip tersebut oleh setiap penyelenggara pemerintahan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan efektif dan efisien. Pemerintah Kota Bandar Lampung menerapkan penyelenggaran tata kelola pemerintahan daerah menggunakan teknologi informasi berbasis transformasi digital sebagai upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan bertanggungjawab. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi telah diterapkan dalam transformasi digital tata kelola pemerintahan Daerah di Kota Bandar Lampung. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dengan memanfaatkan data primer dan sekunder yang dianalisis dengan interpretasi hukum sistematis. Hasil penelitian ditemukan: Pertama penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan transformasi pemerintahan digital di Kota Bandar Lampung belum optimal diterapkan; Kedua faktor pengaruh yang menghambat dan mendorong pengelolaan sistem e-government pada wilayah pemerintahan Kota Bandar Lampung secara garis besar terkait dengan aspek efektivitas dan efisiensi yaitu Kurangnya Sarana dan prasana guna mendukung pembangunan dan pengembangan e-government; Ketiga salah satu upaya optimalisasi penerapan prinsip Good Governance pada pelaksanaan pemerintahan digital oleh di Kota Bandar Lampung adalah dengan melakukan pengembangan inovasi terhadap aplikasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang mudah diakses, dan tersedia informasi yang akurat serta memadai. Saran dalam penelitian Perlu peningkatan pengadaan insfrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas, Perlu mengadakan sosialisasi secara berkesinambungan dan, peningkatan kualitas SDM yang mengelola pengembangan e-government melalui berbagai pelatihan teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 342 Hukum tata negara:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2308759170 . Digilib
Date Deposited:	26 Feb 2025 09:09
Terakhir diubah:	26 Feb 2025 09:10
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/84985

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir