PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ATAU BULLYING YANG DILAKUKAN ANAK (Studi Kasus Siswa SMPN 2 Kota Gajah Lampung)

M. HAQQIN , NAZILY (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ATAU BULLYING YANG DILAKUKAN ANAK (Studi Kasus Siswa SMPN 2 Kota Gajah Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (37Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI_fUL (TANPA LAMPIRAN).pdf Restricted to Hanya staf Download (6Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI_fUL (TANPA BAB PEMBAHASAN).pdf Download (6Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Bullying secara sederhana diartikan sebagai penggunaan kekuasaan dan kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok sehingga korban merasa tertekan, trauma dan tidak berdaya, Bullying memiliki arti yang luas. pada perkembangannya tidak jarang kita dengar anak-anak menjadi korban kejahatan dari guru, pengelola sekolah, dan teman-teman sekolahnya yang seharusnya seusia mereka merasakan kebahagian tetapi malah menjadi korban kekerasan di sekolahnya sendiri seperti halnya kasus Bullying yang terjadi di SMPN 2 Kota Gajah Lampung Tengah. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan atau Bullying yang dilakukan anak dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan atau Bullying yang dilakukan anak. Penelitian ini merupakan penelitian yutidis normatif dan yuridis empiris. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Polisi pada Penyidik Kepolisian Daerah Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung, Advokat pada Kantor Hukum Sukarmin Law firm, dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakkan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana perundungan itu berupa penyelesaian secara Diversi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahu 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Sistem. Peradilam Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012, bahwa tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari Restorative Justice yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana yakni untuk Mencapai perdamaian antara korban dan anak, Menyelesaikan perkara anak. diluar proses peradilan, Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Adapun Faktor-faktor penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yakni faktor hukumnya itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling mempengaruhi, akan tetapi faktor hukumnya itu sendiri, yakni Undang-Undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) karena didalamnya hanya mewajibkan setiap aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi akan tetapi tidak menekankan wajib pula bagi para pihak yang berperkara di dalam proses diversi. Saran penelitian ini adalah Pemerintah perlu mengadakan pelatihan dan sosialisasi yang berkesinambungan kepada seluruh aparat penegak hukum terkait pelaksanaan diversi sesuai dengan UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap penegak hukum memahami dengan baik prinsip, tujuan, dan prosedur diversi sehingga dapat mengoptimalkan penerapannya. Kata kunci: Penegakan Hukum, Bullying, Anak Bullying is simply defined as the use of power and strength to hurt a person or group so that the victim feels depressed, traumatized and helpless. Bullying has a broad meaning. In its development, it is not uncommon for us to hear that children are victims of crime from teachers, school administrators and school friends who should be happy at their age but instead become victims of violence in their own school, such as the bullying case that occurred at SMPN 2, Gajah City, Central Lampung. The problem of this research is how to enforce the law against criminal acts of bullying committed by children and the factors inhibiting law enforcement against criminal acts of bullying committed by children. This research is normative juridical and empirical juridical research. The resource persons in this research consisted of police officers at the Lampung Regional Police, prosecutors at the Lampung High Prosecutor's Office, Advocates at the Sukarmin Law Firm, and Judges at the Tanjung Karang High Court. The results of the research and discussion show that law enforcement against children who commit criminal acts of bullying takes the form of a Diversion solution in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System Law. Children's Criminal Justice Number 11 of 2012, that the purpose of diversion is the implementation of Restorative Justice which seeks to restore recovery to problems, not retaliation which is known in criminal law, namely to achieve peace between the victim and the child, resolving children's cases. outside the judicial process, preventing children from being deprived of their freedom, encouraging the community to participate, and instilling a sense of responsibility in children. According to Soerjono Soekanto, the factors inhibiting law enforcement are the legal factors themselves, law enforcement officers, facility factors, community factors and cultural factors. These five factors influence each other, but the legal factor itself, namely the SPPA Law (Juvenile Criminal Justice System) because it only requires every law enforcement officer to strive for diversion, but does not emphasize that it is also mandatory for litigants in the diversion process. The suggestion of this research is that the Government needs to provide continuous training and outreach to all law enforcement officials regarding the implementation of diversion in accordance with the SPPA Law Number 11 of 2012. This is to ensure that every law enforcer properly understands the principles, objectives and procedures of diversion so that they can optimize its implementation. Keyword: Law Enforcement, Bullying, Child

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308886472 . Digilib
Date Deposited:	27 Feb 2025 06:50
Terakhir diubah:	27 Feb 2025 06:50
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/85040

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir