PENYALAHGUNAAN JABATAN OLEH KEPALA DESA DALAM MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1173/K/PID/2022

M .Affan , Rizky (2024) PENYALAHGUNAAN JABATAN OLEH KEPALA DESA DALAM MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1173/K/PID/2022. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF ABSTRAK - M. Affan Rizky.pdf Download (13Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL - M. Affan Rizky.pdf Restricted to Hanya staf Download (1958Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN - M. Affan Rizky.pdf Download (1491Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pemerintah dalam memerangi tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat di implementasikan dalam Undang-undang mengenai penghapusan kekerasan seksual. Upaya ini merupakan bentuk perwujudan dari tanggungjawab Negara yang diharapkan mampu melindungi dan memperbaiki kondisi psikologis korban, baik korban kekerasan dalam bentuk pisik maupun psikologis. Perempuan dalam pekerjaannya sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan. Memastikan hakhaknya terpenuhi merupakan jaminan hukum. Pada saat ini marak terjadi kekerasan seksual pada Perempuan di area pekerjaan akibat relasi kuasa. Tujuan perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami kekerasan seksual menjadi urgensi yang seharusnya terselesaikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami relasi kuasa dapat berpengaruh pada Tindak Pidana Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat daeerah dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang ideal bagi Perempuan korban kekerasan seksual. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kekerasan seksual terjadi akibat adanya relasi kuasa dan Peraturan perundang-undangan yang telah ada sudah cukup baik untuk mengatasi kekerasan seksual khususnya pada perempuan . Namun, implementasi perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual masih sangat jauh dari yang diharapkan. Pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kerja dapat berdampak pada produktivitas kerja dan hilangnya rasa aman dan kenyamanan dalam bekerja. Dalam melindungi korban kekerasan seksual kita memerlukan peraturan perundang- undangan sebagai payung hukum dalam melaksanakan perlindungan bagi korban. Hal ini diperlukan untuk menciptakan budaya hukum yang baik sehingga apabila semuanya dapat menyatu akan membantu keberhasilan penegakan hukum. Saran terkait penelitian ini yaitu Perlindungan hukum bagi perempuan korban seksual harus diperbaiki agar lebih terfokus kepada korban, selama ini peraturan yang berlaku lebih banyak yang memfokuskan kepada hukuman bagi pelaku. Sedikit yang membahas mengenai hak-hak korban kekerasan seksual maka dari itu diperlukannya kebijakan yang ideal yang dapat memuat perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual dan pemenuhan keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual secara rinci. Untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual khususnya di lingkungan kerja akibat adanya relasi kuasa maka Dinas Ketenagakerjaan juga diharapkan dapat memberikan regulasi yang jelas mengenai tindak pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kerja, dan memberikan pengawasan untuk regulasi yang sudah diberikan agar dapat terlaksana dengan baik. Kata Kunci: Relasi kuasa,Perempuan Korban, Kekerasan Seksual The government's efforts in combating sexual violence that occurs in society are implemented in the Law on the Elimination of Sexual Violence. This effort is a form of realization of the State's responsibility which is expected to be able to protect and improve the psychological condition of victims, both victims of physical and psychological violence. Women in their work must get protection. Ensuring their rights are fulfilled is a legal guarantee. Currently, sexual violence against women in the work area is rampant due to power relations. The purpose of legal protection for women who experience sexual violence is an urgency that must be resolved. The purpose of this research is to know and understand the power relations that can influence the criminal act of sexual violence committed by regional officials and to find out the ideal legal protection for women victims of sexual violence. This research method uses normative juridical. The results showed that sexual violence occurs due to power relations and existing laws and regulations are good enough in tackling sexual violence, especially against women. However, the implementation of legal protection for women victims of sexual violence is still very far from what is expected. Sexual harassment that occurs in the work environment can have an impact on work productivity and loss of feeling of safety and comfort at work. In protecting victims of sexual violence, we need legislation as a regulation for implementing protection for victims. This is necessary to create a good legal culture so that if everything can be integrated it will help the success of law enforcement. Suggestions related to this research are that legal protection for women victims of sexual violence must be improved so that it is more focused on victims, while so far the law has not been implemented. To prevent and overcome sexual violence, especially in the work environment due to power relations, Dinas Ketenagakerjaan is also expected to provide clear regulations regarding acts of sexual harassment that occur in the work environment, and provide supervision for the regulations that have been provided so that they can be implemented properly. Keywords: Power Relationships, Female Victims, Sexual Violence

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	27 Feb 2025 06:49
Terakhir diubah:	27 Feb 2025 06:49
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/85127

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir