POLITIK HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERBASIS CITA HUKUM PANCASILA

Ade , Arif Firmansyah (2024) POLITIK HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERBASIS CITA HUKUM PANCASILA. [Disertasi]

Preview	File PDF Disertasi_Upload Abstrak - Ade Arif Firmansyah.pdf Download (2296Kb) | Preview
	File PDF Disertasi Lengkap_Upload - Ade Arif Firmansyah.pdf Restricted to Hanya staf Download (2287Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF Disertasi_Upload Tanpa Pembahasan - Ade Arif Firmansyah.pdf Download (2295Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Isu utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih lemahnya politik hukum yang tercermin dalam pengaturan hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia terhadap pihak yang berhak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis serta memformulasikan politik hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berbasis cita hukum Pancasila. Penelitian disertasi ini adalah penelitian hukum normatif (doctrinal research) yang menggunakan pendekatan filosofis, pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Data dianalisis secara preskriptif analitis. Lokasi penelitian di Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum belum mampu mengayomi pihak yang berhak dikarenakan belum mengakomodasi beberapa hal berikut ini, yaitu: tidak adanya pijakan konstitusional yang tegas dalam melindungi hak pihak yang berhak dalam UUDNRI Tahun 1945, pengaturan hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang masih berlaku belum memberikan perlindungan hukum yang ideal terhadap pihak yang berhak dan pihak terdampak, masih terdapat dualisme pengaturan dalam hukum pengadaan tanah yaitu pencabutan hak atas tanah dan pelepasan hak atas tanah, dan tidak adanya jaminan keberlanjutan kehidupan bagi pihak yang berhak dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kedua, perkembangan politik hukum pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia pada periode sebelum kemerdekaan berorientasi pada pembangunan untuk kepentingan pemerintah Belanda dan Jepang dengan karakter konservatif dan legalitas formal serta hanya menyediakan perlindungan hukum yang sifatnya represif, sehingga terkategori sebagai Rule of Law (RoL) yang tipis. Pada periode kemerdekaan hingga sebelum berlakunya UUPA, politik hukumnya berorientasi pada pembangunan untuk kepentingan penguasa perang dengan karakter konservatif dan legalitas formal serta hanya menyediakan perlindungan hukum yang sifatnya represif, sehingga terkategori sebagai RoL vii yang tipis. Pada Masa Orde Lama (1960-1967) politik hukumnya cenderung berorientasi pada usaha-usaha pembangunan negara dengan karakter konservatif dengan legalitas formal dan hanya menyediakan perlindungan hukum yang sifatnya represif, sehingga terkategori sebagai RoL yang tipis. Pada Masa Orde Baru (1967-1998) politik hukumnya cenderung mengutamakan perluasan pembangunan infrastruktur hingga ke level kecamatan oleh pemerintah dan pihak swasta dengan karakter konservatif dan terkategori sebagai RoL yang tipis. Terlebih hukum pengadaan tanah di era ini digunakan sebagai instrumen untuk melegitimasi keterlibatan swasta dalam pengadaan tanah yang mengatasnamakan kepentingan umum. Pada Masa Reformasi (1998-2002) politik hukumnya cenderung melanjutkan era sebelumnya atas nama pembangunan nasional khususnya fasilitas untuk kepentingan umum dengan karakter konservatif dan terkategori sebagai RoL yang tipis. Pada Masa Pasca Reformasi (2002-Sekarang) politik hukumnya cenderung dilakukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dengan memberikan beragam kemudahan dan penyederhanaan prosedur di dalamnya, dengan karakter responsive dan konservatif serta memiliki kecenderungan thickest version RoL dikarenakan hukum pengadaan tanah di era ini tidak hanya mencakup legalitas formal, hak individual namun juga demokrasi. Namun demikian aspek kesejahteraan sosial belum terpenuhi karena memang belum diakomodasinya norma yang mengatur jaminan keberlanjutan kehidupan bagi pihak yang berhak/pihak terdampak dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ketiga, konsep pengaturan hukum pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang mencerminkan politik hukum yang mengayomi pihak yang berhak berbasis cita hukum Pancasila adalah dengan cara yaitu: Penguatan materi muatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam UUDNRI Tahun 1945 dengan menambah pasal atau ayat khusus melalui perubahan UUDNRI Tahun 1945; unifikasi rezim hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum menggunakan rezim pelepasan hak atas tanah; penguatan perlindungan hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum; kewajiban analisis dampak komprehensif (comprehensive impact assessment) dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum; penguatan jaminan keberlanjutan kehidupan (life resettlement guarantee) bagi pihak yang berhak dengan menjamin pemenuhan aspek kehidupan sosial, ekonomi dan budayanya. Kata kunci: cita hukum, kepentingan umum, Pancasila, pengadaan tanah, politik hukum viii ABSTRACT LEGAL POLICY OF LAND ACQUISITION FOR PUBLIC INTERESTS BASED ON PANCASILA LEGAL IDEA By Ade Arif Firmansyah The main issue behind this research is the weakness of legal politics which is reflected in the legal regulation of land acquisition for public purposes in Indonesia for the parties who have the rights. This research aims to examine, analyze and formulate the legal politics of land acquisition for the public interest based on the legal ideals of Pancasila. This dissertation research is normative legal research (doctrinal research) which uses a philosophical approach, conceptual approach, statutory approach, historical approach, case approach and comparative approach. Data were analyzed prescriptively analytically. Research location in Lampung Province. The results of the research show that firstly, land acquisition regulations for public purposes have not been able to protect the entitled parties because they have not accommodated the following things, namely: the absence of a firm constitutional foothold in protecting the rights of entitled parties in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the legal regulation of land acquisition for The public interest that still applies does not provide ideal legal protection for entitled parties and affected parties, there is still a dualism of regulation in land procurement law, namely revocation of land rights and release of land rights, and there is no guarantee of continuity of life for parties entitled to procurement. land for public use. Second, the development of legal politics regulating land acquisition for the public interest in Indonesia in the period before independence was oriented towards development for the interests of the Dutch and Japanese governments with a conservative character and formal legality and only provides repressive legal protection, so it is categorized as a thin RoL. In the period of independence until before the enactment of the UUPA, legal politics was oriented towards development for the interests of the war authorities with a conservative character and formal legality and only provides repressive legal protection, so it is categorized as a thin Rule of Law (RoL). During the Old Order Period (1960- 1967) legal politics tended to be oriented towards state development efforts with a conservative character with formal legality and only provided legal protection that was repressive in nature, so it was categorized as a thin RoL. During the New Order period (1967-1998), legal politics tended to prioritize the expansion of ix infrastructure development down to the sub-district level by the government and private parties with a conservative character and was categorized as a thin RoL. Moreover, land acquisition law in this era is used as an instrument to legitimize private involvement in land acquisition in the name of the public interest. During the Reformation Period (1998-2002), legal politics tended to continue the previous era in the name of national development, especially facilities for the public interest with a conservative character and were categorized as a thin RoL. In the Post-Reformation Period (2002-Now) legal politics tend to be carried out to accelerate infrastructure development by providing various conveniences and simplifying procedures in it, with a responsive and conservative character and has a tendency to have the thickest version of the RoL because land acquisition law in this era does not only cover formal legality, individual rights but also democracy. However, the social welfare aspect has not been fulfilled because the norms that regulate the guarantee of continuity of life for entitled parties/affected parties in land acquisition for public purposes have not been accommodated. Third, the concept of legal regulation of land acquisition for the public interest which reflects legal politics that protects entitled parties based on the legal ideals of Pancasila, namely: Strengthening the Content of Land Acquisition for the Public Interest in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by adding special articles or paragraphs through amendments to the 1945 Indonesian Constitution; Unification of the Legal Regime for Land Acquisition for Public Interest using the land rights release regime; Strengthening Legal Protection in Land Acquisition for Public Interest; Obligation for comprehensive impact assessment in Land Acquisition for Public Interest; Strengthening the guarantee of continuity of life (life resettlement guarantee) for Entitled Parties by ensuring the fulfillment of aspects of social, economic and cultural life. Key words: legal idea, public interest, Pancasila, land acquisition, legal politics.

Jenis Karya Akhir:	Disertasi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Doktoral Ilmu Hukum S3
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	03 Mar 2025 03:27
Terakhir diubah:	03 Mar 2025 03:27
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/85270

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir