PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk)

ALIIFAH NARFA , TANIA PUTRI (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Mahasiswa Unila.pdf Download (30Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL - Mahasiswa Unila.pdf Restricted to Hanya staf Download (2518Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN - Mahasiswa Unila.pdf Download (2068Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) idealnya digunakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa, tetapi pada kenyataannya terdapat tindak pidana korupsi APBDes yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk, namun demikian isu hukumnya adalah pidana yang dijatuhkan hakim dalam putusan tersebut belum maksimal. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi APBDes dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus- TPK/2022/PN.Tjk dan apakah pengembalian kerugian negara tindak pidana korupsi dari harta terpidana dapat menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan kasus (case approach), perundang-undangan (statute approach) dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Narasumber penelitian terdiri atas Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Bandar Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Advokat di Bandar Lampung. Pengolahan data dilakukan dengan seleksi, klasifikasi dan sistematisasi data.Analisis data dilakukan dengan interpretasi hukum dan penarikan simpulan dilakukan secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi APBDes didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi APBDes sebagaimana dimaksud Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) UUPTK. Penjatuhan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara dari harta terpidana dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk meringankan pidana pokok. Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi APBDes mempertimbangkan secara komprehensif unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya. Hakim hendaknya menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana korupsi APBDes yang tidak berusaha untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, APBDes. The Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) should ideally be used as well as possible based on statutory regulations in order to improve development and services to village communities, but in reality there are criminal acts of APBDes corruption committed by the Village Head in Decision Number 30/Pid.Sus -TPK/2022/PN.Tjk, however, the legal issue is that the penalty imposed by the judge in the decision was not optimal. The problem of this research is: What is the criminal responsibility of perpetrators of APBDes corruption crimes in Decision Number 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk and whether the return of state losses from corruption crimes from the convict's assets can be a consideration that reduces the sentence. This research uses a normative research type with a case approach, statutory approach and conceptual approach. Data collection was carried out through literature study and interviews. The research sources consisted of Public Prosecutors at the Bandar Lampung Prosecutor's Office, Judges at the Tanjung Karang District Court and Advocates in Bandar Lampung. Data processing is carried out by selecting, classifying and systematizing data. Data analysis is carried out by legal interpretation and conclusions are drawn inductively. Based on the results of the research, it can be concluded that criminal responsibility for perpetrators of criminal acts of APBDes corruption is based on the presence of elements of error and intentionality in committing criminal acts, the ability of the defendant to be responsible, there is no justification or excuse for the defendant in committing criminal acts of APBDes corruption as intended in Article 3 jo. Article 18 paragraph (1) letters a and b paragraph (2) and paragraph (3) UUPTK. The imposition of additional punishment in the form of returning state losses from the convict's assets can be a consideration for the judge to reduce the main sentence. The suggestion in this research is that judges should, in deciding criminal cases of APBDes corruption, comprehensively consider the elements of criminal responsibility, so that the defendant can be held accountable for his actions according to his mistakes. Judges should impose heavier prison sentences and fines on perpetrators of APBDes corruption crimes who do not try to recover state financial losses. Keywords: Criminal Responsibility, Corruption, the Village Revenue and Expenditure Budget

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	UPT . Ery Elyasari
Date Deposited:	04 Mar 2025 02:48
Terakhir diubah:	04 Mar 2025 02:48
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/85360

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir