KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MEMBUAT KEBIJAKAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL DI PROVINSI LAMPUNG

MUHAMMAD , IRVAN (2025) KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MEMBUAT KEBIJAKAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL DI PROVINSI LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (233Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2301Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1715Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Krisis pengelolaan sampah di Provinsi Lampung semakin mendesak. Volume sampah yang terus meningkat melebihi kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ada. Pembangunan TPA Regional menjadi solusi yang diharapkan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memiliki peran sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan TPA Regiona berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kewenangan BAPPEDA dalam kebijakan TPA Regional di Provinsi Lampung? 2) Apa saja faktor penghambat BAPPEDA dalam menyusun kebijakan tersebut? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka dan wawancara dengan informan dari BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup. Data yang diperoleh meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi kewenangan BAPPEDA dan faktor penghambat dalam kebijakan TPA Regional. Dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah di Provinsi Lampung, peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sangat krusial, terutama dalam perencanaan dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Bappeda bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, seperti Rencana Pengelolaan Sampah Daerah (RPBSD), serta mengatur zonasi lahan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pemilihan lokasi TPA yang strategis. Selain itu, Bappeda bekerja sama dengan dinas terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik. Namun, Bappeda dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk resistensi masyarakat terhadap dampak kesehatan dan lingkungan yang mungkin timbul dari keberadaan TPA, serta masalah koordinasi antar instansi yang memperlambat pengambilan keputusan. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan serta memperbaiki koordinasi antar instansi agar pengelolaan TPA dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Tempat Pemrosesan Akhir, Bappeda The waste management crisis in Lampung Province is increasingly urgent. The volume of waste continues to increase beyond the capacity of the existing Final Processing Site (TPA). The construction of a Regional TPA is the desired solution. The Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) has a central role in planning and implementing regional landfill development based on Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management. The formulation of this research problem is: 1) What is BAPPEDA's authority in Regional TPA policy in Lampung Province? 2) What are the inhibiting factors for BAPPEDA in formulating this policy? This research uses a normative juridical approach by collecting data through literature study and interviews with informants from BAPPEDA and the Environmental Service. The data obtained includes primary, secondary and tertiary legal materials, which are then processed and analyzed descriptively qualitatively to evaluate BAPPEDA's authority and inhibiting factors in Regional TPA policies. In efforts to improve waste management in Lampung Province, the role of the Regional Development Planning Agency (Bappeda) is very crucial, especially in planning and managing Final Processing Sites (TPA). Bappeda is responsible for formulating policies related to waste management, such as the Regional Waste Management Plan (RPBSD), as well as regulating land zoning through Regional Spatial Planning (RTRW) and selecting strategic landfill locations. Apart from that, Bappeda collaborates with related agencies, such as the Environmental Service, to ensure that policy implementation runs well. However, Bappeda is faced with various challenges, including community resistance to the health and environmental impacts that may arise from the presence of a landfill, as well as coordination problems between agencies that slow down decision making. For this reason, a more inclusive approach is needed by involving the community in planning and improvement coordination between agencies so that landfill management can run more effectively and sustainably. Keywords: Waste Management, Final Processing Site, Bappeda

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308524946 . Digilib
Date Deposited:	05 Mar 2025 07:35
Terakhir diubah:	05 Mar 2025 07:35
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/85414

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir