IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PERHUTANAN SOSIAL PADA KELOMPOK TANI HUTAN WONO MULYO (Studi di Register 18 Titi Bungur, Pesawaran)

Nabilla, Putri Maharani (2024) IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PERHUTANAN SOSIAL PADA KELOMPOK TANI HUTAN WONO MULYO (Studi di Register 18 Titi Bungur, Pesawaran). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF Skripsi_Nabilla Putri Maharani_2016041035 (Abstrak) - Nabilla Putri Maharani.pdf Download (9Kb) | Preview
	File PDF Skripsi_Nabilla Putri Maharani_2016041035 (Tanpa lampiran isi) - Nabilla Putri Maharani.pdf Restricted to Hanya staf Download (2917Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF Skripsi_Nabilla Putri Maharani_2016041035 (Tanpa bab pembahasan) - Nabilla Putri Maharani.pdf Download (1501Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Program Perhutanan Sosial (PS) merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/adat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi program PS menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan konflik tenurial yang terjadi di kawasan Hutan Produksi Register 18 dengan memberikan akses legal kepada masyarakat agar dapat mengelola lahan di sekitar kawasan hutan dalam bentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan skema Kemitraan Kehutanan. KTH Wono Mulyo merupakan salah satu KTH yang telah mendapat persetujuan PS yang beranggotakan 48 orang dengan luas sekitar 47,70 hektare. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan ekonomi melalui implementasi program perhutanan sosial pada KTH Wono Mulyo. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang ditinjau dengan model implementasi Smith dan indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan UNICEF. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, implementasi program PS pada KTH Wono Mulyo yang terdiri dari kebijakan yang ideal, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan sudah berjalan dengan baik meskipun dalam prosesnya menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat yang mana menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian program PS. Kemudian, pemberdayaan ekonomi KTH jika ditinjau dengan indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol masih dihadapi oleh beberapa hambatan yang mana perekonomian KTH sampai saat ini belum mengalami peningkatan dikarenakan masih berfokus pada penyelesaian konflik dan tanaman yang dikelola belum memiliki hasil karena adanya perubahan iklim dan serangan penyakit. Kata kunci: Implementasi kebijakan, Pemberdayaan ekonomi, Perhutanan Sosial The Social Forestry Program (PS) is a sustainable forest management system implemented in state forest areas or private/customary forests which aims to improve community welfare. Implementation of the PS program is one solution in resolving tenurial conflicts that occur in the Register 18 Production Forest area by providing legal access to the community so they can manage land around the forest area in the form of Forest Farmer Groups (KTH) with the Forestry Partnership scheme. KTH Wono Mulyo is one of the KTHs that has received PS approval, consisting of 48 people with an area of around 47.70 hectares. This research aims to describe economic empowerment through the implementation of the social forestry program at KTH Wono Mulyo. This research uses a qualitative type with a descriptive approach which is reviewed using Smith's implementation model and indicators of success in community empowerment proposed by UNICEF. The data in this research was obtained through interviews, observation and documentation. Based on the research results obtained, the implementation of the PS program at KTH Wono Mulyo, which consists of ideal policies, target groups, implementing organizations, and environmental factors, has gone well, although in the process it has raised pros and cons from the community which has become an inhibiting factor in implementing the program PS. Then, KTH's economic empowerment, if viewed with indicators of success in community empowerment consisting of welfare, access, critical awareness, participation and control, is still faced by several obstacles in which the KTH economy has not yet experienced improvement because it is still focused on resolving conflicts and management plants has not yielded results due to climate change and disease attacks. Keywords: Policy implementation, Economic empowerment, Social foresty

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 350 Administrasi publik dan ilmu militer
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	UPT . Siswanti
Date Deposited:	07 Mar 2025 02:38
Terakhir diubah:	07 Mar 2025 02:38
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/85637

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir