PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNAL ORGANISASI KEMASYARAKTAAN

Annisa , Putri Haryadi (2024) PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNAL ORGANISASI KEMASYARAKTAAN. HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF ABSTRAK - Annisa Putri.pdf Download (52Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL_ANNISA_PUTRI _2012011332 - Annisa Putri.pdf Restricted to Hanya staf Download (1314Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF ANNISA_PUTRI _2012011332_SKRIPSI Tanpa Pembahasan - Annisa Putri.pdf Download (913Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Organisasi Masyarakat dianggap paling efektif sebagai wadah dalam Masyarakat menyalurkan Aspirasinya, sejarah menunjukkan bahwa organisasi masyarakat ikut andil dalam kebangkitan bangsa. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat mendefinisikan bahwa sebuah organisasi didirikan dan dibentuk oleh sekelompok Masyarakat, Namun di tengah perkembangan organisasi kemasyarakatan yang semakin pesat, banyak terdapat sengketa antar anggotanya yang dapat merusak keutuhan organisasi dan bahkan mengganggu ketertiban umum. Seperti halnya Isu-isu Dualisme Kepemimpinan, legitimasi pengurus organisasi, yang keseluruhan penyelesaian sengketanya telah diatur oleh pertauran perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai langkah pertama dalam upaya penyelesaian alternatif. Kantor Wilayah Kemenkumham sebagai lembaga pemerintah memiliki peran strategis dalam menyediakan akses terhadap layanan hukum, perlindungan hukum, dan hak asasi manusia bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan divisi pelayanan hukum publik Kantor Wilayah Kemenkumham serta analisis undang undang yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran Kantor Wilayah Kemenkumham dalam pemberdayaan masyarakat sangatlah penting, namun diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari program-program yang telah dilaksanakan. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan alokasi anggaran , pelatihan bagi staf kantor guna meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan pelayanan dan mengadakan penyuluhan hukum bagi organisasi kemasyarakatan. Kata Kunci: Peran, Kementerian Hukum dan HAM, Penyelesaian Sengketa, OrmasCommunity organizations are considered the most effective as a forum for society to channel its aspirations. History shows that community organizations have played a role in the revival of the nation. Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations defines that an organization is founded and formed by a group of people. However, in the midst of the increasingly rapid development of social organizations, there are many disputes between members which can damage the integrity of the organization and even disturb public order. As is the case with Dualism Leadership Issues, the legitimacy of organizational management, whose entire dispute resolution has been regulated by statutory regulations. This research aims to examine the role of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights as the first step in alternative resolution efforts. The Kemenkumham Regional Office as a government institution has a strategic role in providing access to legal services, legal protection and human rights for the community. The research method used is the normative juridical method. Data was collected through in-depth interviews with the public legal services division of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights as well as analysis of laws relating to social organizations The conclusion of this research is that the role of the Kemenkumham Regional Office in community empowerment is very important, but further efforts are needed to increase the effectiveness and efficiency of the programs that have been implemented. The recommendations put forward include increasing budget allocations, training for office staff to increase their capacity to provide services and providing legal education for community organizations. Keywords: Role, Ministry of Law and Human Rights, Dispute Resolution, Mass Organizations

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	07 Mar 2025 03:32
Terakhir diubah:	07 Mar 2025 03:32
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/85660

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir