IMPLEMENTASI EKSEKUSI SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI OLEH KEJAKSAAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)

M. AYATULLAH , KHUMAINI (2025) IMPLEMENTASI EKSEKUSI SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI OLEH KEJAKSAAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (126Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3114Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2851Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Salah satu sanksi pada tindak pidana pidana korupsi adalah sanksi pidana tambahan uang pengganti namun saat ini pelaksanaan sanksi pidana uang pengganti oleh Kejaksaan belum dapat optimal. Pada studi kasus ini menunjukan bahwa pelaksanaan eksekusi pidana tambahan uang pengganti mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu studi ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum oleh Jaksa selaku eksekutor dalam pelaksanaan sanksi pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi. Dalam tulisan ini permasalahan yang dapat ditarik yaitu bagaimanakah pelaksanaan eksekusi sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan apakah faktor penghambat pelaksanaan eksekusi sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini didapat melalui wawancara responden dua orang jaksa dari Kejaksaan Tinggi Lampung, satu orang jaksa dari Kejaksaan Negeri Bamdar Lampung dan satu orang dosen hukum pidana fakultas hukum universitas Lampung. Data ini diolah menggunakan prosedur pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi eksekusi sanksi pidana tambahan uang pengganti oleh Kejaksaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku namun dalam pelaksanaannya mengalami berbagai faktor penghamba termasuk kesulitan dalam menemukan aset terpidana, kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, serta kecenderungan terpidana untuk memilih menjalani hukuman penjara dibandingkan membayar uang pengganti. Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang diberikan oleh penulis yaitu peningkatan koordinasi sangat diperlukan yakni peningkatan koordinasi antara Kejaksaan, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya untuk mempercepat proses penegakan hukum dan eksekusi sanksi pidana tambahan. Lalu peningkatan kapasitas, Jaksa perlu diberikan pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan menyita aset terpidana secara efisien. Tidak hanya itu pemerintah juga perlu mempertimbangkan reformasi dalam prosedur eksekusi sanksi pidana tambahan agar lebih cepat dan responsive. Kata Kunci : Pelaksanaan, Sanksi Uang Pengganti, Kejaksaan

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308615397 . Digilib
Date Deposited:	07 Mar 2025 08:13
Terakhir diubah:	07 Mar 2025 08:13
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/85694

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir