PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN CEGAH TANGKAL (CEKAL) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Tinggi Lampung)

FRANSISKA FITRY , FALIELIAN (2025) PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN CEGAH TANGKAL (CEKAL) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Tinggi Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (58Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2183Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1663Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penegakan hukum yang ada pada saat ini memerlukan sarana dan prasarana untuk membantu proses penegakan hukum agar bisa memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (extra-ordinary crime). Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, institusi Kejaksaan memiliki peranan yang cukup sentral. Peran Intelijen Kejaksaan sangat penting karena merupakan salah satu usaha yang dilakukan Kejaksaan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Intelijen Kejaksaan menggunakan metode dan cara operasi salah satunya Cegah Tangkal yang diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dirumuskan permasalahan 1. Bagaimanakah Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Melakukan Cegah Tangkal (Cekal) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi? 2. Apakah faktor yang mempengaruhi efektivitas Intelijen Kejaksaan dalam Melakukan Cegah Tangkal (Cekal) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi? Dengan begitu penulis akan berfokus pada peran Intelijen Kejaksaan dalam cegah tangkal pelaku tindak pidana korupsi, serta hambatan yang dihadapi. Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa upaya Kejaksaan Tinggi Lampung dalam melakukan cegah tangkal (cekal) terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan melakukan koordinasi antar lembaga dengan melibatkan Seksi Intelijen Kejaksaan sebagai pendukung keberhasilan tugas Kejaksaan. Sebelum dilakukannya penahanan, Intelijen Kejaksaan memiliki peran penting dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana korupsi, baik melalui pencegahan dengan melarang pelaku keluar wilayah Indonesia maupun dengan penangkalan terhadap orang asing yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja intelijen kejaksaan, seperti kekurangan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan serta budaya toleransi terhadap korupsi di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, saran dalam penelitian ini yaitu perlunya peningkatan koordinasi antara Kejaksaan seluruh Indonesia agar memudahkan upaya Kejaksaan dalam melakukan Cegah Tangkal (Cekal) terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Perlunya meningkatkan anggaran yang diimbangi dengan peningkatan koordinasi antara pendidikan dan keterampilan Intelijen kejaksaan, serta sarana dan prasarana. Hal ini diperlukan untuk meminimalisir hambatan-hambatan Kejaksaan dalam melakukan Cegah Tangkal (Cekal) terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Kata kunci: Intelijen Kejaksaan, Cegah Tangkal, Korupsi Law enforcement that exists at this time requires facilities and infrastructure to assist the law enforcement process in order to provide legal certainty and a sense of justice. Corruption has become an extra-ordinary crime. In law enforcement of corruption crimes, the Prosecutor's Office has a central role. The role of Prosecutor's Intelligence is very important because it is one of the efforts made by the Prosecutor's Office to uncover cases of corruption. Prosecutor's Intelligence uses methods and means of operation, one of which is Deterrence, which is expected to reduce the occurrence of criminal acts of corruption in Indonesia. Based on these things, the problem is formulated 1. How is the role of the Prosecutor's Office Intelligence in conducting deterrence against perpetrators of corruption crimes? 2. What are the factors that affect the effectiveness of the Prosecutor's Intelligence in Conducting Deterrence (Cekal) Against Corruption Criminals? That way the author will focus on the role of Prosecutor's Intelligence in preventing the deterrence of perpetrators of criminal acts of corruption, as well as the obstacles faced. The approach to the problem in this thesis is normative juridical and empirical juridical approaches. The sources and types of data used are primary data and secondary data. Determination of sources is done by interviewing respondents. The data collection method is done by literature study and field study. The data analysis used is qualitative analysis. Based on the results of research and discussion, it is concluded that the Lampung High Prosecutor's Office's efforts to prevent the arrest of perpetrators of corruption crimes by coordinating between institutions by involving the Prosecutor's Intelligence Section as a supporter of the success of the Prosecutor's Office's duties. Prior to detention, Prosecutor's Office Intelligence has an important role in preventing and prosecuting perpetrators of corruption, both through prevention by prohibiting perpetrators from leaving Indonesian territory and by deterring foreigners who have the potential to commit corruption crimes. This study also identifies factors that affect the effectiveness of prosecutorial intelligence performance, such as human resource shortages, budget limitations, and a culture of tolerance for corruption in society. Based on this, the suggestions in this study are the need for increased coordination between prosecutors throughout Indonesia in order to facilitate the prosecutor's efforts in conducting deterrence against perpetrators of corruption. The need to increase the budget which is balanced with increased coordination between education and prosecutorial intelligence skills, as well as facilities and infrastructure. This is necessary to minimize the obstacles of the Prosecutor's Office in conducting Deterrence (Cekal) against perpetrators of criminal acts of corruption. Keywords: Prosecutor's Intelligence, Deterrence, Corruption

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308449606 . Digilib
Date Deposited:	24 Mar 2025 04:25
Terakhir diubah:	24 Mar 2025 04:25
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/85750

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir