ANALISIS KRIMINALISASI TINDAK PIDANA PENYERANGAN HARKAT MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA KUHP NASIONAL

Siti, Annisa Lesmana (2024) ANALISIS KRIMINALISASI TINDAK PIDANA PENYERANGAN HARKAT MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA KUHP NASIONAL. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF Abstrak skripsi - Siti Annisa Lesmana.pdf Download (59Kb) | Preview
	File PDF Skripsi - Siti Annisa Lesmana.PDF Restricted to Hanya staf Download (1303Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF Skripsi_removed - Siti Annisa Lesmana.pdf Download (1096Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, dan wajib mentaati undang-undang serta pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, oleh karena itu, setiap manusia menginginkan harkat dan martabatnya, termasuk pejabat negara yang ingin kehormatan dan nama baiknya dilindungi dan tidak dicemarkan. Tidak dapat dipungkiri seringkali terdapat permasalahan serius yang mengakar, melibatkan warga negara dan penyelenggara negara dalam masalah kehormatan, hak asasi manusia, dan pencemaran nama baik, dimana masyarakat menyerang harkat dan martabat presiden. Segala hal yang berkaitan dengan penyerangan harkat dan martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 134, 136Bis dan 137 KUHP, namun pasal-pasal ini dianggap bertentangan dengan UUD 1945, kemudian pasal penyerangan harkat dan martabat ini dikriminalisasikan kembali dengan konsep berbeda dalam ketentuan KUHP Nasional Penyerangan Harkat Martabat Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 218 Ayat (1) dan Pasal 219. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah kriminalisasi tindak pidana penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden di dalam KUHP Nasional? Apakah urgensi kriminalisasi tindak pidana penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden di dalam KUHP Nasional? Pada penelitian ini penulis melakukan pendekatan yuridis normatif. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara kepustakaan dengan menggunakan analisis kualitatif yang diklasifikasikan dari bentuk yang bersifat umum, kemudian dikaji dan diteliti, selanjutnya ditarik kesimpulan yang mampu memberikan gambaran spesifik dan relevan mengenai data tersebut. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam kriminalisasi penyerangan harkat dan martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia harus dilakukan bijaksana dan proporsional untuk menjaga integritas institusi kepemimpinan negara, tetapi tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik atau pendapat sah dalam demokrasi. Perlu terus menyelaraskan konsep demokrasi dan hukum dengan kepentingan negara dan hak berbicara warga dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Urgensi dari kriminalisasi penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden ini harus seimbang dengan hak asasi manusia dan kebebasan berbicara. Perubahan hukum mencerminkan nilai-nilai demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional diatur ulang untuk memperjelas proses hukum yang berkaitan dengan tindakan penyerangan harkat dan martabat terhadap pemimpin negara. Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah terkait penekanan bahwa kompleksitas hubungan antara kebebasan berbicara, hak asasi manusia, dan perlindungan institusi kepemimpinan negara memerlukan pendekatan bijaksana. Pentingnya melindungi martabat adalah dasar kriminalisasi, tetapi perlu menjaga keseimbangan antara hak individu dan perlindungan negara. Penegakan hukum harus transparan, akuntabel, dan tidak boleh disalahgunakan. Untuk mencapai keseimbangan tersebut, perubahan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional perlu dipertimbangkan dengan memperhatikan perlindungan simbol negara, mencegah budaya liberal, dan kesetaraan perlindungan. Kata kunci : Kriminalisasi, Penyerangan Harkat Martabat, Presiden, KUHP Nasional.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Siswanti
Date Deposited:	09 Apr 2025 03:34
Terakhir diubah:	09 Apr 2025 03:34
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/85907

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir