IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM MEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG)

KRISTIANDY , SIANTURI (2025) IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM MEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (189Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1440Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (1276Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Salah satu hak mendasar yang diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional adalah hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, yang dikenal dengan asas praduga tidak bersalah. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundangundangan lainnya, pelanggaran terhadap asas ini masih sering terjadi dalam praktik peradilan, terutama di tahap penyidikan. Kasus-kasus pelanggaran hak tersangka, seperti penyiksaan, penganiayaan, dan tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, menunjukkan rendahnya pemenuhan hak atas peradilan yang adil di Indonesia. Permasalahan pada penelitian ini yaitu, pertama bagaimana implementasi asas praduga tidak bersalah dalam mewujudkan hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan di Polda Lampung, dan kedua apasaja faktor-faktor penghambat dalam implementasi asas praduga tidak bersalah dalam mewujudkan hak-hak tersangka pada prioses pemeriksaan tingkat penyidikan di Polda Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancra dengan Penyidik Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Lampung, Advokat Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan, bahwa Implementasi asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan di Polda Lampung telah diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009, namun dalam praktiknya masih terdapat penyimpangan. Penyidik sering bertindak terburu-buru tanpa bukti yang cukup, yang berujung pada pelanggaran prosedur hukum dan hak asasi tersangka. Penyalahgunaan wewenang serta kurangnya pengawasan menyebabkan ketidakadilan dan merusak kredibilitas aparat penegak hukum. Berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, tindakan penggeledahan tanpa prosedur yang sah dapat diajukan dalam praperadilan untuk memberikan perlindungan hukum bagi tersangka. Hambatan utama dalam penerapan asas ini di Polda Lampung meliputi beberapa faktor. Dari sisi penegak hukum, masih terdapat masalah dalam profesionalisme dan independensi penyidik, serta tekanan opini publik yang sering mempengaruhi proses penyidikan. Dari segi sarana dan fasilitas, keterbatasan anggaran, kurangnya peralatan modern, serta infrastruktur yang belum memadai menjadi kendala utama. Faktor masyarakat juga turut berperan, di mana rendahnya pemahaman mengenai hak-hak tersangka sering kali mendorong aparat untuk bertindak represif. Selain itu, faktor budaya juga menjadi penghambat, karena masih ada kecenderungan untuk mengesampingkan asas praduga tidak bersalah demi mengejar hasil penyelidikan yang cepat tanpa memperhatikan prosedur hukum yang berlaku. Saran dalam penelitian ini, penyidik perlu meningkatkan pengawasan baik secara internal maupun eksternal, memastikan tindakan berdasarkan bukti yang cukup dengan prosedur hukum yang berlaku, serta membina pemahaman tentang asas praduga tidak bersalah sebagai standard hak asasi manusia. Optimalisasi sumber daya dapat dilakukan dengan menambah jumlah serta meningkatkan kompetensi penyidik melalui pelatihan sistematis, penyesuaian anggaran, dan pemanfaatan teknologi. Selain itu, edukasi masyarakat dan reformasi budaya hukum harus diperkuat untuk menegakkan keadilan substansif. Kata Kunci: Asas Praduga Tidak Bersalah, Penyidikan, Hak-Hak Tersangka. One of the fundamental rights regulated in various national and international legal instruments is the right to be considered innocent until proven otherwise, known as the principle of the presumption of innocence. Although it has been regulated in the 1945 Constitution and various other laws and regulations, violations of this principle still often occur in judicial practice, especially at the investigation stage. Cases of violations of suspects' rights, such as torture, mistreatment, and arbitrary actions by law enforcement officers, indicate the low fulfillment of the right to a fair trial in Indonesia. The formulation of the problem in this study is, first, how is the implementation of the presumption of innocence principle in realizing the rights of suspects in the investigation level examination process at the Lampung Regional Police, and second, what are the inhibiting factors in the implementation of the presumption of innocence principle in realizing the rights of suspects in the investigation level examination process at the Lampung Regional Police. This study uses a problem approach, namely normative juridical and empirical juridical. Data were obtained through literature studies and interviews with Investigators of the General Criminal Investigation (Reskrimum) of the Lampung Regional Police, Advocates at the Sopian Sitepu and Partners Law Firm and Lecturers at the Criminal Law Department of the Unila Faculty of Law. The data collection procedure was carried out through interviews and document studies. The data obtained were then analyzed qualitatively. The results of the research and discussion, that the Implementation of the presumption of innocence principle in the investigation process at the Lampung Regional Police has been regulated in the Criminal Procedure Code and the Chief of Police Regulation No. 8 of 2009, but in practice there are still deviations.Investigators often act hastily without sufficient evidence, resulting in violations of legal procedures and the suspect's human rights. Abuse of authority and lack of supervision cause injustice and damage the credibility of law enforcement officers. Based on Constitutional Court Decision No. 21/PUUXII/2014, searches without legal procedures can be filed in a pretrial motion to provide legal protection for the suspect. The main obstacles in implementing this principle at the Lampung Police include several factors. From the law enforcement side, there are still problems with the professionalism and independence of investigators, as well as pressure from public opinion that often influences the investigation process. In terms of facilities and infrastructure, budget constraints, lack of modern equipment, and inadequate infrastructure are the main obstacles. Community factors also play a role, where low understanding of the suspect's rights often encourages officers to act repressively. In addition, cultural factors are also an obstacle, because there is still a tendency to ignore the principle of the presumption of innocence in order to pursue fast investigation results without paying attention to applicable legal procedures. Suggestions in this study, investigators need to improve supervision both internally and externally, ensure actions based on sufficient evidence with applicable legal procedures, and foster an understanding of the presumption of innocence as a human rights standard. Optimization of resources can be done by increasing the number and improving the competence of investigators through systematic training, budget adjustments, and utilization of technology. In addition, public education and legal culture reform must be strengthened to uphold substantive justice. Keywords: Presumption of Innocence, Investigation, Suspect's Rights.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2308527135 . Digilib
Date Deposited:	16 Apr 2025 07:33
Terakhir diubah:	16 Apr 2025 07:33
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/86068

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir